Penulis: Syamsul Paloh
Ketua Dewan Penasihat PD XXXI KB FKPPI Kepulauan Riau
Dewan Penasihat SMSI Kepulauan Riau
BIROKRASI merupakan jantung penyelenggaraan negara. Dari birokrasilah kebijakan dirumuskan, pelayanan publik diberikan, serta roda pemerintahan dijalankan setiap hari.
Namun, sekuat apa pun regulasi dan sistem yang dimiliki sebuah negara, semuanya akan menjadi rapuh apabila sumber daya manusia (SDM) lemah dan mudah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Atas dasar itulah, muncul gagasan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Komcad) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari penguatan karakter, disiplin, dan wawasan kebangsaan.
Gagasan ini bukan untuk menjadikan ASN sebagai tentara, melainkan membentuk aparatur negara yang memiliki ketahanan mental, integritas tinggi, serta kesadaran bela negara yang kuat dalam menjalankan tugasnya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menegaskan, setiap warga negara merupakan bagian dari sistem pertahanan negara.
Dalam konteks tersebut, ASN memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di garis depan pengelolaan pemerintahan, anggaran, kebijakan publik, data negara, hingga berbagai sistem vital nasional.
Karena peran strategis tersebut, ASN juga rentan menjadi sasaran berbagai ancaman non-militer yang semakin kompleks.
Ancaman tersebut, dapat berupa penyebaran paham radikal dan ekstremisme yang mengganggu netralitas birokrasi, intervensi kepentingan asing yang berupaya memengaruhi arah kebijakan nasional, hingga praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang secara perlahan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Melalui pembekalan dasar Komponen Cadangan, ASN diharapkan memiliki kemampuan mengenali berbagai bentuk ancaman tersebut, sekaligus memperkuat nilai-nilai disiplin, loyalitas, tanggung jawab, dan cinta Tanah Air.
Konsep Komcad sendiri berbeda dengan wajib militer. ASN tetap menjalankan tugas dan profesinya sebagaimana biasa. Mereka hanya memperoleh pelatihan dasar mencakup wawasan kebangsaan, kedisiplinan, baris-berbaris, kemampuan bertahan dalam kondisi darurat, bela diri dasar, hingga pemahaman mengenai ancaman siber dan perang hibrida yang saat ini menjadi tantangan nyata bagi banyak negara.
Manfaat yang dapat diperoleh pun cukup besar. ASN akan memiliki mental yang lebih tangguh menghadapi tekanan dan disinformasi, meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara dan institusi tempat mereka mengabdi.
Lebih dari itu, ASN yang memahami ancaman terhadap bangsa akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan yang dapat merugikan negara serta memiliki keberanian moral untuk menjaga integritas birokrasi.
Saat ini, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak selalu hadir dalam bentuk invasi militer. Ancaman justru sering datang secara halus melalui penyebaran narasi yang menyesatkan, infiltrasi kepentingan tertentu ke dalam sistem pemerintahan, hingga berbagai bentuk perang informasi yang sulit dideteksi.
Karena itu, penguatan karakter kebangsaan menjadi sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur atau modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Birokrasi yang kuat harus didukung oleh aparatur yang memiliki ketahanan ideologi, integritas, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara.
Dalam pandangan ini, program pembekalan dasar Komponen Cadangan tidak hanya relevan bagi ASN, tetapi juga dapat diperluas kepada empat pilar penting bangsa, yaitu ASN sebagai penjaga birokrasi, BUMN sebagai penjaga urat nadi perekonomian nasional, mahasiswa sebagai penjaga masa depan bangsa, serta masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan sosial, memperkuat kerukunan, melawan hoaks, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Tentu saja, implementasinya harus dilakukan dengan kurikulum yang jelas, waktu yang efisien, dan tujuan yang terukur. Program ini tidak dimaksudkan sebagai wajib militer ataupun persiapan perang, melainkan sebagai pembekalan singkat yang berorientasi pada pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, disiplin, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan zaman.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan alutsista atau kokohnya bangunan pertahanan di perbatasan. Benteng pertahanan yang sesungguhnya berada pada kualitas manusia dan sistem yang menjalankan negara itu sendiri.
Indonesia akan tetap berdiri kokoh dari Sabang sampai Merauke, apabila setiap anak bangsa memiliki kesadaran untuk menjaga negeri ini sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
Sebab, negara yang kuat selalu berawal dari rakyat yang siap. Dan benteng pertahanan terkuat sesungguhnya bukan berada di garis perbatasan, melainkan di hati setiap warga negara. ***
