PBB (Kepri.co.id – Xinhua) – Philemon Yang, selaku presiden sesi ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly/ UNGA), menyatakan keprihatinan yang mendalam terkait konflik kekerasan yang sedang berlangsung di Gaza, Lebanon, Sudan, dan Ukraina, sembari menekankan, negosiasi dan diplomasi harus diutamakan alih-alih penggunaan kekuatan.
“Daftar ini bukanlah daftar yang lengkap. Sayangnya, ada banyak konflik lainnya di seluruh dunia yang memerlukan perhatian kita,” ujar Yang kepada Xinhua, dalam sebuah sesi wawancara belum lama ini.
Baca Juga: Laporan OHCHR Sebut 70 Persen Korban Tewas di Gaza Perempuan dan Anak-anak
Dia juga sangat menyesalkan pelanggaran terhadap hukum internasional, resolusi PBB, dan Piagam PBB yang terus berlanjut.
“Impunitas telah menjadi suatu hal biasa yang membahayakan kehidupan jutaan warga sipil di seluruh dunia. Konflik-konflik tersebut tidak hanya merenggut nyawa mereka, tetapi juga menjadi kemunduran besar bagi pembangunan berkelanjutan di banyak negara yang mengalami dampak buruk perang,” tuturnya.
Menegaskan kembali pernyataan yang sebelumnya disampaikan pada penutupan Debat Umum UNGA tahun 2024 ini, Yang menuturkan, “negosiasi dan solusi diplomatik harus diutamakan alih-alih (penggunaan) kekuatan.”
“Piagam PBB memberikan mandat kepada negara-negara anggota (PBB), untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai,” ujarnya, seraya mendesak negara-negara untuk memprioritaskan diplomasi pada setiap kesempatan.
“Hal terbaik adalah menghindari perang dan duduk di meja perundingan, untuk menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian.”
Baca Juga: Badan-badan PBB Sebut Situasi di Gaza Utara “Apokaliptik”
Yang juga menekankan pencegahan perang nuklir di tengah semua konflik tersebut.
“Kita memerlukan langkah nyata, mencegah perang nuklir atau penggunaan senjata nuklir dalam bentuk apa pun. Namun, negara-negara pemilik senjata nuklir harus bertindak sebagai pelopor. Kita mengandalkan negara-negara anggota (PBB) seperti China, untuk mencegah retorika yang tidak bertanggung jawab. Perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh dilancarkan,” imbuhnya.
“Kita juga mengandalkan semua negara untuk menjunjung tinggi norma dan instrumen yang ada, guna mengatur senjata konvensional dan mematuhi komitmen mereka terkait perlucutan senjata kemanusiaan demi melindungi warga sipil,” ujar Yang.
Menanggapi peran PBB menghadapi tantangan semacam itu, Yang menggarisbawahi, “multilateralisme dan dialog, yang didasarkan pada hukum internasional dan Piagam PBB, tetap penting dan merupakan satu-satunya cara ke depan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan yang langgeng bagi semua pihak.”
Baca Juga: Setahun Konflik Gaza, PBB dan Organisasi Kemanusiaan Desak Gencatan Senjata dan Akses Bantuan
“Sebagai presiden Majelis Umum PBB, saya merasa senang Majelis Umum PBB turun tangan, saat Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan. Hal ini menunjukkan, Majelis Umum PBB juga memiliki peran dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kendati demikian, saya juga berharap Dewan Keamanan PBB memikul tanggung jawab utamanya,” imbuh Yang. (hen/ xinhua-news.com)
