BATAM (Kepri.co.id) — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merevisi target pertumbuhan ekonomi nasional 2025, dari 5,2 persen menjadi 5 persen.
Meski terkesan menurun, angka ini dinilai sebagai langkah strategis yang realistis, memberikan ruang manuver bagi Indonesia memperkuat pondasi ekonomi jangka panjang di tengah tekanan global, termasuk kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).
Tarif impor produk Indonesia ke AS yang mencapai 32 persen di bawah kebijakan “Tarif Trump” menjadi tantangan nyata. Namun, tantangan ini bisa berbalik menjadi peluang, jika direspons dengan kebijakan yang adaptif dan proaktif.
“Target 5 persen ini bukan sinyal kelemahan, tapi ruang strategis menyusun ulang kekuatan ekonomi nasional. Kita sedang membangun daya tahan jangka panjang,” ujar pengamat hubungan internasional, Iskandar Z. Nasution.
Batam Jadi Harapan Baru Ekspor Nasional
Iskandar mendukung langkah Presiden Prabowo, yang menempatkan Batam sebagai hub ekspor nasional.
Wilayah ini dinilai punya potensi besar, karena banyak industrinya terafiliasi dengan perusahaan induk di Singapura—negara yang punya hubungan dagang istimewa dengan AS.
“Jika kita bisa mengakselerasi kebijakan insentif dan membangun infrastruktur penunjang di Batam, maka kota ini bisa menjadi lokomotif ekspor Indonesia ke pasar Amerika dan global,” ujar Iskandar, alumni Hubungan Internasional Universitas Riau (Unri) ini.
Program Strategis: Dari Akar Rumput untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Iskandar menekankan pentingnya penguatan ekonomi akar rumput, sebagai pilar pertumbuhan jangka panjang. Ia menyebut dua program unggulan, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
“Jangan lupakan kekuatan ekonomi akar rumput. Kita pernah membuktikannya saat krisis global 2008. Ketahanan ekonomi rakyat adalah benteng utama kita,” tegas Iskandar.
Menurutnya, jika kedua program tersebut dijalankan secara merata dan konsisten, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bisa mencapai target 5 persen, tapi bahkan berpotensi melampauinya.
Transisi Pemerintahan Bukan Penghambat, Tapi Awal Baru
Pelambatan ekonomi di awal pemerintahan disebut sebagai hal wajar, mengingat adanya penyesuaian di hampir semua level birokrasi pasca pemilu serentak.
Namun, Iskandar optimistis transisi ini akan membuahkan kebijakan-kebijakan yang lebih selaras dengan visi pembangunan nasional.
“Yang baru bukan hanya presiden dan menteri, tapi juga gubernur, walikota, dan bupati. Butuh waktu untuk menyelaraskan semua kebijakan. Tapi, ini adalah proses penting menuju kesinambungan pembangunan,” ujarnya.
Optimisme Realistis di Tengah Gejolak Global
Di tengah tekanan eksternal seperti tarif tinggi dari AS dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia tetap memiliki modal kuat: stabilitas politik, kekuatan konsumsi domestik, dan semangat kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.
“Pertumbuhan 5 persen bukan akhir, tapi titik tolak menuju lompatan ekonomi berikutnya. Dengan program strategis yang menyentuh akar rumput dan penguatan ekspor, kita punya peluang besar menatap masa depan dengan optimisme yang realistis,” pungkas Iskandar. (asa)
BERITA TERKAIT:
”Pahlawan Pangan: Gerakan MBG dan Koperasi Merah Putih Bangkitkan Kekuatan Rakyat!”
Amsakar Optimis Berkolaborasi dengan Kadin, Bisa Capai Target Pertumbuhan di Tengah Tantangan
Sekjen PBB Peringatkan”Tidak Ada yang Menang dalam Perang Dagang”
Hadapi Kebijakan Resiprokal, BP Batam Sampaikan Masukan Pengusaha ke Pemerintah Pusat
Persatuan ASEAN-China Jadi Pertahanan Terbaik Asia dalam Hadapi Perang Dagang
BP Ambil Langkah-langkah Penyesuaian Hadapi Kebijakan Resiprokal AS
