Pemko Siapkan Rp84,7 Miliar Bayar THR dan Gaji ke-13

Sekdako Batam, Jefridin Hamid MPd. (F. rud/ media center batam)

BATAM (Kepri.co.id) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyiapkan anggaran Rp84,7 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

Pencairan THR dan gaji ke-13 ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Jefridin Hamid MPd meminta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, segera mengajukan pencairan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Batam.

BACA JUGA:   Modernisasi Infrastruktur Pelabuhan Perkuat Ekonomi Batam

Baca Juga: Sekdako bersama Kejari dan FKPD Berbagi Takjil

Diketahui masih terdapat Perangkat Daerah yang belum menyampaikan surat perintah pembayaran – surat perintah membayar (SPP-SPM) ke BPKAD.

“Segera ajukan SPP-SPM-nya ke BPKAD, agar pembayaran THR dapat diproses. Mengingat Jumat (5/4/2024) merupakan hari terakhir masuk kerja, sebelum libur Idul Fitri,” sebut Jefridin saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembayaran THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) di Aula Engku Hamidah Lantai IV Kantor Walikota, Senin (1/4/2024).

BACA JUGA:   Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Raih Penghargaan Dharma Karya ESDM Muda Tahun 2022

THR dan gaji ke-13 tahun 2024 bersumber dari APBD tahun anggaran 2024, besaran dan komponen perhitungan sesuai yang diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024.

Baca Juga: Sekdako Instruksikan DBMSDA dan Dishub Eksekusi Keluhan Warga

BACA JUGA:   Moeldoko CS "Kudeta" Ajukan PK, Demokrat Batam Minta Perlindungan Hukum ke MA

Dijelaskannya, THR dan gaji ke-13 diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota, Wakil Bupati/ Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). (rud)