Wakil Bupati Anambas Paparkan Strategi Pengentasan Kemiskinan, Angka Kemiskinan Turun jadi 6,35 Persen

Wakil Bupati Anambas Raja Bayu Febri Gunadian SE saat memaparkan program pengentasan kemiskinan dalam Rakor Provinsi Kepri Tahun 2026. (Dok. FB Kabupaten Kepulauan Anambas )

ANAMBAS, Kepri.co.id – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian SE memaparkan capaian dan strategi pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Paparan tersebut, disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di Gedung Daerah Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/11/2026). Raja Bayu menghadiri kegiatan tersebut secara langsung. Sementara itu, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota se-Kepri mengikuti rapat secara daring.

Dalam paparannya, Raja Bayu menyampaikan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 6,35 persen atau sekitar 2,86 ribu orang. Angka tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025.

Capaian itu menunjukkan penurunan sebesar 0,32 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, persentase penduduk miskin Anambas tercatat sebesar 6,67 persen.

Penurunan ini menjadi salah satu indikator perkembangan penanganan kemiskinan di daerah. Namun, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memastikan program perlindungan sosial menjangkau masyarakat secara merata.

Percepatan Pendataan dan Digitalisasi Bantuan Sosial

Selain memaparkan angka kemiskinan, Raja Bayu menjelaskan kondisi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut, mencatat sebanyak 8.285 kepala keluarga atau 29.363 jiwa masuk dalam Desil 1 hingga Desil 5.

Menurutnya, kondisi geografis Anambas menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Wilayah yang terdiri dari pulau-pulau terpencil membutuhkan strategi pelayanan dan pendataan yang menyesuaikan kondisi lapangan.

Pemerintah juga menghadapi keterbatasan akses pendataan dan konektivitas jaringan. Selain itu, ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta perubahan desil masih menjadi kendala dalam pemutakhiran data masyarakat.

Untuk mempercepat pelayanan, Pemkab Anambas mengembangkan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program ini menjadi bagian dari upaya percepatan digitalisasi bantuan sosial.

Melalui Surat Edaran Bupati Nomor 66 Tahun 2026, pemerintah telah membentuk 256 Agen Perlinsos. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 agen tercatat aktif.

Dari total 16.754 kepala keluarga, sebanyak 746 kepala keluarga telah berhasil melakukan registrasi. Pemerintah selanjutnya mendorong percepatan registrasi melalui strategi jemput bola ke pulau-pulau.

Upaya tersebut juga mencakup optimalisasi posko desa dan peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dukungan jaringan komunikasi serta ketersediaan perangkat turut menjadi perhatian pemerintah daerah.

Perlindungan Kesehatan dan Transportasi Gratis Pelajar

Di sektor kesehatan, Pemkab Anambas mencatat capaian kepesertaan jaminan kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 sebesar 93,23 persen.

Sementara itu, kontribusi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mencapai 89,22 persen. Pemerintah juga melanjutkan dukungan transportasi rujukan untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.

Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah menjalankan program transportasi gratis bagi peserta didik jenjang SD dan SMP selama Tahun Anggaran 2026.

Untuk jenjang SD, realisasi program mencapai 23.418 dari target 27.798 atau sebesar 84,24 persen. Adapun jenjang SMP mencatat realisasi 36.233 dari target 46.021 atau sebesar 78,73 persen.

Secara keseluruhan, program transportasi gratis tersebut mencapai 59.651 dari target 73.819. Dengan demikian, persentase realisasinya mencapai 80,81 persen.

Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam membantu akses transportasi peserta didik. Terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan biaya untuk menunjang pendidikan anak-anak mereka.

Program Perumahan Capai Target 100 Persen

Selain kesehatan dan pendidikan, Pemkab Anambas juga menjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini menyasar peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam paparannya, Raja Bayu menyampaikan, pemerintah daerah menargetkan penanganan sebanyak 357 unit rumah melalui program tersebut. Hingga pelaksanaan evaluasi, seluruh target telah terealisasi 100 persen.

Program BSPS merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat. Program ini juga menjadi bagian dari intervensi pemerintah untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah.

Wagub Kepri Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura SE MSi. Dalam arahannya, ia menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial.

“Pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat agar mereka dapat keluar dari kemiskinan secara permanen,” tegas Nyanyang.

Ia juga mendorong pemerintah memperluas akses pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, pemerintah perlu membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat lokal.

Sektor swasta dan investor yang beroperasi di Kepri diharapkan berperan aktif dalam menyerap tenaga kerja lokal. Keterlibatan tersebut sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah usaha.

Dalam bidang pendidikan, Nyanyang menyoroti pentingnya pemerataan akses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Khususnya anak nelayan dan petani di wilayah pesisir yang membutuhkan kesempatan pendidikan setara dan berkualitas.

Ia turut menekankan pentingnya ketepatan sasaran program intervensi. Pemerintah perlu memprioritaskan keluarga dalam kelompok Desil 1 atau sangat miskin dan Desil 2 atau miskin berdasarkan data yang valid dan terintegrasi.

Nyanyang meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Kolaborasi tersebut harus memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu hingga pulau-pulau terluar.

Provinsi Kepri sendiri, mencatat angka kemiskinan sebesar 4,09 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah keempat secara nasional.

Melalui berbagai program perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan, Pemkab Anambas terus menjalankan upaya penanganan kemiskinan. Tantangan geografis wilayah kepulauan juga menjadi perhatian dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. (latep)