BATAM, Kepri.co.id – Pembangunan infrastruktur dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu topik penting dalam pertemuan Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda SE, bersama rombongan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam tersebut, menjadi ajang bertukar informasi dan pengalaman mengenai kebijakan pembangunan sarana dan prasarana publik, termasuk pembagian kewenangan serta tantangan pembangunan di masing-masing daerah.
Rombongan Komisi D DPRD DKI Jakarta dipimpin Ketua Komisi D, Hj Yuke Yurike ST MT, didampingi Wakil Ketua Komisi, Muhammad Idris dan sejumlah anggota.
Yunus menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, Batam memiliki karakteristik pembangunan yang cukup berbeda dibandingkan daerah lain, terutama karena adanya peran Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan.
Ia menilai, perbedaan karakteristik tersebut justru menjadi bahan menarik untuk saling berbagi pengalaman, khususnya dalam pengembangan infrastruktur perkotaan.
”Kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan selamat datang ke Batam. Dari aspek pembangunan, tentu DKI Jakarta sebagai daerah pusat jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta turut mendalami prioritas pembangunan infrastruktur di Batam. Mereka menggali bagaimana pembangunan berbagai fasilitas public, dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
Menjelaskan hal tersebut, Yunus mengatakan, pembangunan infrastruktur di Batam memiliki pembagian peran antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam.
BP Batam menangani sejumlah infrastruktur strategis, di antaranya jalan-jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, serta fasilitas kebutuhan umum, termasuk penyediaan air.
Sementara itu, Pemko Batam lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman dan wilayah hinterland. Pembagian peran tersebut, menjadi salah satu karakteristik tersendiri dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Batam.
Terkait kontribusi infrastruktur terhadap PAD, Yunus menyebut, penerimaan dari sektor penerangan jalan umum (PJU) menjadi salah satu penyumbang terbesar.
”Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor penerangan jalan umum (PJU),” jelasnya.
Selain membahas pembagian kewenangan dan sumber pendapatan daerah, pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Yunus, untuk berbagi pengalaman mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur publik di Batam.
Diskusi berlangsung interaktif dengan saling bertukar pandangan mengenai kebijakan, strategi pembangunan, hingga tantangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Melalui pertemuan ini, kedua lembaga legislatif diharapkan memperoleh wawasan dan referensi baru yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta mendorong kebijakan pembangunan yang lebih efektif.
Pertukaran pengalaman antardaerah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat upaya menghadirkan infrastruktur publik yang tidak hanya mendukung pertumbuhan wilayah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (amr)
BERITA TERKAIT:
Seluruh Dewan Madina Kunker ke DPRD Batam
DPRD Bekasi Kunker Belajar Cara Cepat Tuntaskan LKPj Walikota Batam
DPRD Aceh Timur Kunker Tanyakan Persoalan Lahan ke DPRD Batam
Komisi I DPRD Sumsel Kunker ke Diskominfo Kepri, Bahas Mekanisme Pengelolaan Publikasi
DPRD Kabupaten Serang Studi Tiru ke DPRD Batam, Bahas Ranperda LKPj
