ANAMBAS (Kepri.co.id) – Sinergi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Polri terus diperkuat di Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai langkah mengoptimalkan pengawasan wilayah perbatasan laut Indonesia.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas menegaskan komitmennya membangun kolaborasi yang lebih erat dengan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan perairan. Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPC HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Agustar di Tarempa, Rabu (8/7/2026).
Menurut Agustar, wilayah laut Anambas memiliki posisi strategis, karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam. Kondisi tersebut, membuat kawasan perairan Anambas berpotensi menghadapi berbagai pelanggaran hukum, mulai dari praktik illegal fishing hingga aktivitas penyelundupan, yang memerlukan pengawasan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi HNSI Polri Perkuat Pengawasan Perbatasan
Agustar menilai, peran nelayan sangat penting karena setiap hari beraktivitas di laut dan memahami kondisi lapangan secara langsung. Di sisi lain, Polri memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Kolaborasi kedua unsur tersebut, dinilai mampu memperkuat sistem pengawasan wilayah perbatasan Indonesia.
“Wilayah laut Anambas berbatasan langsung dengan negara tetangga. Polri memiliki kewenangan penegakan hukum, sementara nelayan setiap hari berada di laut dan mengetahui kondisi di lapangan. Jika keduanya bersinergi, pengawasan wilayah perbatasan akan semakin kuat,” ujar Agustar.
Ia menambahkan, nelayan tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha perikanan. Kehadiran mereka di laut juga dapat menjadi sumber informasi awal, apabila ditemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan maupun melanggar hukum.
Karena itu, HNSI mendorong komunikasi yang semakin intensif dengan Polres Kepulauan Anambas dan jajaran Polairud. Bentuk kerja sama yang diharapkan, meliputi patroli laut terpadu, sosialisasi hukum kelautan kepada masyarakat nelayan, serta pembentukan jaringan komunikasi cepat antara nelayan dan Bhabinkamtibmas di wilayah pesisir.
Kolaborasi Diharapkan Menjaga Keamanan dan Kesejahteraan Nelayan
Selain memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian, HNSI juga mengajak seluruh nelayan yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk aktif melaporkan dugaan illegal fishing, penyelundupan, maupun berbagai gangguan keamanan dan ketertiban yang ditemukan selama melaut.
“Kami berharap, ke depan ada patroli bersama secara berkala. Nelayan memberikan informasi, Polri menindaklanjuti, dan Polri juga terus memberikan pembinaan, agar nelayan memahami aturan penangkapan ikan serta batas wilayah perairan,” katanya.
Agustar menegaskan, keamanan laut memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Semakin kondusif kondisi perairan, semakin besar peluang nelayan memperoleh hasil tangkapan secara berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.
“Laut adalah sumber kehidupan masyarakat pesisir. Kalau laut aman, hasil tangkapan terjaga dan nelayan akan semakin sejahtera. Menjaga laut adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki wilayah laut yang jauh lebih luas dibandingkan daratanm serta berada di kawasan perbatasan utara Indonesia. Melalui kolaborasi HNSI dan Polri, pengawasan wilayah perairan diharapkan semakin efektif, sehingga pelanggaran hukum dapat ditekan, keamanan laut tetap terjaga, dan pemanfaatan sumber daya kelautan berlangsung secara berkelanjutan, demi mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. (Ls)
BACA JUGA:
Nama Kajari Anambas Dicatut Minta Uang, Sigit: Seluruh Tindakan Tersebut Penipuan
Kepemimpinan Bawa Anambas Maju, Datok Aneng Dianugerahi Tokoh Inspiratif Nasional SMSI 2026
