PBB (Kepri.co.id – Xinhua) – Perintah pengungsian baru oleh Israel yang mencakup 7 persen dari total wilayah Jalur Gaza, bersama dengan pemberlakuan zona militer, membuat 71 persen wilayah Jalur Gaza kini menjadi daerah terlarang bagi warga Palestina, kata organisasi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (15/5/2025).
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ OCHA), mengatakan, pengungsian dengan berbagai serangan yang kian meningkat mengakibatkan lebih banyak lagi kematian dan penghancuran infrastruktur sipil, serta blokade bantuan yang berlangsung selama satu setengah bulan.
OCHA mengatakan, selain pengeboman yang terus berlangsung, tiga perintah pengungsian lainnya dikeluarkan militer Israel yang mencakup 7 persen dari total wilayah Jalur Gaza.
Perintah pengungsian pada Rabu (14/5/2025) yang mencakup enam kawasan permukiman di Kegubernuran Gaza Utara, tumpang tindih dengan sebagian zona yang tercakup dalam perintah pengungsian pada Selasa (13/5/2025).
Kantor itu mengatakan, perkiraan awal menunjukkan bahwa daerah yang baru terdampak perintah tersebut merupakan rumah bagi sekitar 100.000 orang. Perintah pengungsian tersebut mencakup 30 lokasi untuk pengungsi internal, enam ruang belajar sementara yang melayani sekitar 700 siswa, serta beberapa fasilitas dan aset air dan sanitasi.
“Mitra organisasi kemanusiaan kami, melaporkan bahwa beberapa ratus keluarga mengungsi dari beberapa wilayah yang telah ditetapkan kemarin (Rabu, 14/5/2025), namun puluhan dari mereka kembali (pada Kamis, 15/5/2025) karena kurangnya ruang dan tempat tinggal,” kata OCHA. “Perintah pengungsian lainnya, kemarin dikeluarkan untuk beberapa bagian wilayah Rimal di Gaza City.”
Kantor tersebut mengatakan, perintah pengungsian terbaru berdampak terhadap ribuan penduduk di 10 kawasan permukiman di Deir al Balah dan Khan Younis. Penilaian awal menunjukkan, area yang terdampak meliputi delapan sumur, lima waduk, tujuh gudang kemanusiaan, tiga klinik kesehatan dan fasilitas penting lainnya.
OCHA mengatakan, pihak berwenang Israel mengharuskan tim kemanusiaan yang berada di zona militer, terbatas untuk mengoordinasikan pergerakan mereka. Perintah pengungsian itu muncul, ketika penduduk di seantero Gaza terancam kelaparan, dan satu dari setiap lima orang menderita kelaparan.
“Blokade total Israel terhadap masuknya kargo, termasuk bantuan dan pasokan untuk menyelamatkan nyawa lainnya, semakin memperburuk kelaparan dan penderitaan di seluruh Jalur Gaza,” kata kantor kemanusiaan tersebut.
“OCHA menegaskan, PBB dan mitranya memiliki 9.000 truk berisi pasokan vital yang siap masuk ke Gaza. Lebih dari setengahnya berisi bantuan makanan, makanan yang cukup untuk jutaan orang selama berbulan-bulan.”
Terkait laporan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang berbasis di Amerika Serikat, telah mendapat persetujuan dari Israel untuk mendistribusikan bantuan di Jalur Gaza, OCHA mengatakan, PBB telah memiliki rencana operasional yang solid dan berprinsip untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan untuk menyelamatkan nyawa secara adil, dalam skala besar, dan dengan segera.
Kantor itu menyebut, waktu merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah lebih banyak kematian.
“Selama blokade penuh tidak segera dicabut, bantuan yang sudah terbatas yang dapat diberikan oleh mitra kami kepada kelompok-kelompok yang paling rentan di Gaza, akan semakin berkurang,” kata OCHA.
“PBB dan mitra-mitra kemanusiaannya di lapangan, berkomitmen untuk tetap berada di sana dan memberikan bantuan meskipun menghadapi berbagai tantangan.”
Dengan blokade bantuan yang dimulai pada 2 Maret 2025, Israel mengatakan, otoritas Hamas di Jalur Gaza mengalihkan sejumlah besar bantuan untuk digunakannya sendiri dan untuk didistribusikan kepada orang-orang yang dikehendaki, sehingga membatasi bantuan kepada masyarakat umum. Para aktivis kemanusiaan PBB menyangkal klaim tersebut.
OCHA mengatakan, selain 9.000 truk bantuan yang sudah siap, masih ada ribuan truk bantuan lainnya yang akan menyusul.
Kantor kemanusiaan itu mengatakan, pasukan Israel kembali menyerang sekolah milik badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina pada Rabu (14/5/2025), kali ini di daerah Nuseirat, Deir al Balah, yang berfungsi sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi. Tidak ada laporan terkait korban luka.
OCHA juga mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, telah mengevakuasi 284 pasien beserta pendampingnya dari Rumah Sakit Eropa di Khan Younis ke Eropa dan Uni Emirat Arab (UEA) meskipun dalam kondisi yang sangat menantang. Pasukan Israel menggempur lokasi rumah sakit dua kali dalam sehari, sebelum jadwal evakuasi.
Di Tepi Barat, kantor kemanusiaan itu melaporkan terjadinya pembunuhan, pengungsian, dan penghancuran harta benda lebih lanjut.
OCHA mengatakan, di kamp-kamp pengungsi Tulkarm dan Nur Shams di Tepi Barat bagian utara, pembongkaran rumah dan pengungsian terus berlanjut sejak dikeluarkan dua perintah militer Israel pada awal Mei 2025 lalu, yang memerintahkan penghancuran 100 lebih bangunan di dua lokasi tersebut.
Di Jenin, 200 keluarga secara bertahap kembali ke pinggiran kamp pengungsi Jenin yang sudah kosong.
“Ini terjadi, setelah mereka diberitahu oleh pasukan Israel melalui otoritas Palestina di Jenin, bahwa penduduk di daerah yang berdekatan dengan kamp pengungsi Jenin akan diizinkan untuk kembali ke rumah mereka, yang telah mereka tinggalkan hampir sepekan sebelumnya,” kata OCHA.
“Namun, 40.000 orang masih mengungsi di bagian utara, tidak dapat kembali ke komunitas mereka, dan mereka menerima bantuan dari pemerintah setempat, didukung PBB dan mitranya.” (hen/ xinhua-news.com)
BERITA TERKAIT:
Netanyahu Sebut Israel akan Masuki Gaza, dengan Kekuatan Penuh dalam Beberapa Hari Mendatang
Konflik Berkepanjangan di Gaza Ungkap Sikap “Bermuka Dua” Washington di Timur Tengah
Menlu Yordania: Blokade Gaza oleh Israel Bertujuan untuk “Pembersihan Etnis”
Blokade Bantuan dan Tewasnya Staf PBB Hambat Pengiriman Bantuan Kemanusiaan di Gaza
