Batam  

Pemko Batam Satu-Satunya di Kepri Raih Predikat Nindya

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana (P3AP2 & KB), Novi Harmadyastuti saat memimpin pembahasan rencana aksi daerah (RAD) KLA Kota Batam tahun 2022, Rabu (30/11/2022). (F. dok mc)

BATAM (Kepri.co.id) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Acmad akan terus berkomitmen mewujudkan Kota Batam sebagai kota layak anak (KLA).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana (P3AP2 & KB), Novi Harmadyastuti saat memimpin pembahasan rencana aksi daerah (RAD) KLA Kota Batam tahun 2022.

Novi mengatakan, sejak awal Pemko Batam memang telah berkomitmen mewujudkan Batam sebagai daerah atau Kota KLA.

Bahkan, tahun 2022 ini Batam menjadi satu-satunya kota di Kepri yang meraih penghargaan sebagai kabupaten layak anak (KLA) predikat Nindya.

Suasana rapat pembahasan rencana aksi daerah KLA Kota Batam tahun 2022, Rabu (30/11/2022). (F. dok mc)

Menurutnya, hal itu dapat diraih karena komitmen dari semua stakeholder yang memiliki visi dan misi sama, bahwa sangat penting bagi Kota Batam menjadi kota yang layak bagi anak.

BACA JUGA:   Sepanjang Tahun 2022, BPOM Batam Tindak Lima Perkara Pro Justisia

“Anak yang terpenuhi hak-haknya, insya Allah akan menjadi generasi yang hebat,” ujar Novi, Rabu (30/11/2022).

Dengan adanya rencana aksi daerah KLA Kota Batam tahun 2022, ini diharapkan semakin erat terjalin kerja sama semua pihak. Sehingga, anak-anak Batam dapat terus mendapatkan hak-haknya.

“Dinas P3AP2 & KB tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri, tanpa dukungan dan kerja sama semua pihak,” seru Novi.

Ia menjelaskan, ada beberapa program dilakukan Pemko Batam yaitu deklarasi sekolah anak, pemberian subsidi transportasi bagi anak-anak sekolah di hinterland, melakukan pencegahan (sosialisasi dan kampanye).

Kemudian memberikan bantuan hukum pada anak yg berhadapan dengan hukum dan pemulihan (rehabilitasi), memberikan bantuan hukum kepada anak baik sebagai pelaku, korban, dan saksi secara cuma-cuma bagi keluarga tidak mampu.

“Untuk program bantuan hukum bagi anak ini, bekerja sama dengan LBH Mawar Saron,” ungkap Novi.

BACA JUGA:   Miniatur Indonesia, Lubukbaja Dijadikan Kampung Moderasi Beragama

Selanjutnya, membangun zona selamat sekolah, meluncurkan Kartu Identitas Anak (KIA), membangun taman cerdas, membentuk forum anak yang dikelola oleh anak Kota Batam, dan lain-lain.

Kemudian, dalam rakor tersebut dibahas lima klaster indikator KLA sebagai acuan dasar yang melakukan RAD yaitu hak sipil kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif.

Selanjutnya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan pelindungan khusus.

“Kita harus memastikan anak-anak di Kota Batam tetap terlindungi, terpenuhi hak-haknya. Seluruh pihak harus memastikan agar anak-anak bergembira, tumbuh sebagai manusia yang berjiwa merdeka, dan menjadi bagian dari kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Rapat RAD dilanjutkan pemaparan materi oleh Tuti selaku narasumber mewakili dari Ketua Gugus Tugas KLA. Setelah kegiatan, juga diisi diskusi dan tanya jawab dalam penyusunan RAD KLA 2022.

BACA JUGA:   Rudi-Marlin Peduli, Bekali CJH Batam Uang Sangu Rp1 Juta dan Sambal Kacang Ikan Bilis

Setiap klaster dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Seperti Polresta Barelang, Bapelitbang, Inspektorat, Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan.

Kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas BMSDA, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Berikutnya Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kecamatan, dan Kelurahan.

Turut hadir dari instansi lain seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Balai Pemasyarakatan, Forum Anak, Rumah Gaye, Rumah Perlindungan Sosial Bunga Rampai.

Hadir juga Yayasan Embun Pelangi, Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPMP), Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI).

Seterusnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Sosial (LK3S), dan KPPAD Kota Batam. (asa)