YERUSALEM (Kepri.co.id – Xinhua) – Di tengah gencatan senjata rapuh yang menghentikan sementara aksi permusuhan Israel terhadap Iran dan Hizbullah Lebanon, kancah politik dalam negeri Israel justru memanas.
Kebangkitan aliansi oposisi, dimulainya kembali sidang korupsi yang telah berlangsung lama terhadap Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, dan bayang-bayang pemilihan umum (pemilu) Oktober 2026 mendatang menyatu, untuk mengancam cengkeraman kekuasaan Netanyahu.
Mantan PM Israel, Naftali Bennett dan pemimpin oposisi Yair Lapid, yang juga Ketua Partai Yesh Atid, pada Minggu (26/4/2026) mengumumkan koalisi politik gabungan yang diberi nama “Together”, untuk menyaingi blok Netanyahu dalam pemilu parlemen pada Oktober mendatang.
Bennett menyampaikan, dirinya akan memimpin partai baru tersebut, seraya bertekad akan “membuka babak baru” dan membentuk komisi penyelidikan negara terkait serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, sejak hari pertama menjabat.
Lapid menuturkan Israel “perlu mengubah arah”, sembari menyebut aliansi itu sebagai “langkah pertama” untuk mewujudkan tujuan tersebut dan menyerukan kepada kekuatan politik sentris agar mendukung Bennett.
Knesset, parlemen unikameral Israel, memiliki 120 kursi, dengan mayoritas minimal 61 kursi dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Mengingat lanskap politik yang terfragmentasi, tidak ada satu pun partai yang pernah memerintah sendiri, menjadikan pemerintahan koalisi sebagai hal yang lazim. Dalam beberapa tahun terakhir, medan politik Israel sebagian besar terbagi menjadi blok pro- dan anti-Netanyahu, dengan dinamika kekuasaan yang terus berubah.
Pada pemilu 2021, Lapid menggalang kekuatan bersama Bennett, tokoh sayap kanan yang mendukung permukiman di Tepi Barat, untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu yang telah berkuasa selama 12 tahun beruntun. Bersama-sama, mereka membentuk koalisi luas yang mencakup partai-partai sayap kanan, sentris, dan sayap kiri, dan menjabat sebagai perdana menteri secara bergiliran dari Juni 2021 hingga Desember 2022.
Namun, perpecahan internal terkait sejumlah isu utama, termasuk konflik Israel-Palestina, menyebabkan jatuhnya pemerintahan tersebut. Netanyahu kembali berkuasa pada akhir 2022, dan memimpin apa yang dianggap secara luas sebagai pemerintahan Israel paling berhaluan kanan hingga saat ini.
Meski sebagian besar media Israel menilai bahwa aliansi baru Bennett-Lapid dapat membentuk ulang lanskap politik, dampak nyatanya masih belum pasti.
Jajak pendapat yang dirilis oleh outlet berita Israel, Walla, pada Senin (27/4/2026) menunjukkan, jika pemilu diselenggarakan saat ini, partai Likud pimpinan Netanyahu akan meraih 28 kursi, naik dari 24 dalam perkiraan sebelumnya.
Sementara partai “Together” yang baru dibentuk akan mengamankan 27 kursi, lebih sedikit dibandingkan 31 yang sebelumnya dikuasai secara terpisah oleh partai-partai pimpinan Bennett dan Lapid. Hal itu mengindikasikan, ada keuntungan langsung yang terbatas bagi kubu anti-Netanyahu.
Partai yang dipimpin oleh mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Gadi Eisenkot diprediksi meraih hingga 15 kursi, menjadikan dirinya sebagai tokoh kunci di kubu oposisi. Jika Eisenkot bergabung dengan aliansi Bennett-Lapid, koalisi gabungan itu berpotensi melampaui perolehan kursi Likud, namun masih belum mencapai ambang batas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.
Meski tiga tokoh itu masih memiliki perbedaan pendapat soal isu-isu sensitif, seperti masalah Palestina, mereka berbagi kesamaan pandangan perihal reformasi wajib militer, penyelidikan negara atas serangan 7 Oktober oleh Hamas, penyesuaian ekonomi, dan pembatasan upaya perombakan peradilan.
Menurut surat kabar Israel, Haaretz, pendekatan “perbedaan terbatas, konsensus luas” tersebut berpotensi menarik dukungan dari elektorat yang lebih luas.
Dari perspektif kampanye, Yossi Verter, analis politik Israel, menyatakan, Bennett kemungkinan akan menarik kalangan pemilih berhaluan kanan yang kecewa terhadap Netanyahu, sementara Lapid menghadirkan sumber daya organisasi, pendanaan, dan pengalaman di parlemen.
Meski demikian, Verter memperingatkan, masih belum pasti apakah sinergi tersebut akan membuahkan keunggulan elektoral, mengingat fragmentasi struktural dalam dunia politik Israel terus menjadi tantangan bagi kestabilan pemerintahan.
Di samping itu, karena pertempuran Israel dengan Iran dan Hizbullah sebagian besar ditangguhkan sementara, persidangan kasus korupsi Netanyahu kembali dilanjutkan. Netanyahu menghadiri sidang dengar pendapat pada Selasa (28/4/2026), setelah ditunda beberapa kali dengan alasan “pertimbangan keamanan”.
Didakwa pada awal 2020 atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, Netanyahu terancam hukuman penjara hingga 10 tahun, jika terbukti bersalah dalam dakwaan suap, dan hingga tiga tahun penjara untuk dakwaan lainnya.
Terlepas dari penerapan gencatan senjata dengan Iran dan Lebanon saat ini, Israel tetap mempertahankan sikap keras terhadap Iran dan terus melancarkan serangan sporadis di Lebanon, dengan alasan pelanggaran gencatan senjata oleh Hizbullah. Para analis memperingatkan soal ancaman risiko eskalasi yang terus berlanjut seiring perkembangan situasi tersebut.
Menurut para analis, di tengah penyelenggaraan pemilu yang semakin dekat, penyesuaian ulang kubu oposisi, dan tekanan hukum yang sedang berlangsung, pemerintahan sayap kanan yang berkuasa saat ini mungkin akan memberikan penekanan yang lebih besar pada isu-isu keamanan dan eksternal, serta mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih keras. (hen/ xinhua-news.com)
BERITA TERKAIT:
Netanyahu Bersaksi di Pengadilan Kasus Korupsinya
PM Israel Akan Paparkan Rencana Aneksasi Gaza jika Hamas Tolak Kesepakatan
Pejabat PBB Peringatkan Perluasan Operasi Militer Israel di Gaza
