Pakai Uang Pelicin Dapatkan Predikat WTP, Bupati Bogor Ade Yasin Dicokok KPK

JAKARTA (Kepri.co.id) – Predikat laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah prestise tersendiri bagi daerah.

Terkadang, keinginan mendapatkan predikat WTP pengelolaan keuangan daerah ini, ditempuh melalui jalan “pintu belakang”.

Hal tersebut, menimpa Bupati Bogor Ade Yasin dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan operasi tangkap tangan (OTT) penyuapan Rp1,9 miliar untuk mendapatkan WTP dari pegawai BPK Jawa Barat.

Bupati Bogor, Ade Yasin saat ke luar dari kantor KPK memakai rompi oranye dengan dugaan OTT suap pegawai BPK, Kamis (28/4/2022).

Ada delapan tersangka yang diamankan KPK, atas OTT predikat WTP dari BPK ini.

A. Pihak Pemberi Suap:

(1). Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023.

(2). Maulana Adam, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

(3). Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor.

(4). Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

B. Pihak Penerima Suap:

(1). Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis.

(2). Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor.

(3). Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.

(4). Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.

Namun, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku tidak tahu-menahu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memakai uang pelicin mendapatkan predikat WTP dari BPK ini.

“Saya dipaksa bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Tapi, sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” ujar Ade Yasin di KPK, Kamis (28/4/2022).

Ade Yasin ke luar dari gedung KPK untuk digelandang ke mobil tahanan pukul 05.56 WIB. Ade menyebut kasus ini ada, karena inisiatif anak buahnya.

Ade menyebut inisiatif ini adalah bencana. “Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB, inisiatif membawa bencana,” imbuh Ade.

Dengan keterangan itu, Ade menyatakan dirinya tidak terlibat. Ade juga mengaku tidak diperintah siapa pun dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, Ade diduga menyuap Rp 1,9 miliar ke pegawai BPK perwakilan Jawa Barat. Tujuannya, agar Pemkab Bogor bisa kembali mendapat predikat WTP laporan keuangan tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.(rep1)