ANAMBAS (Kepri.co.id) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Anambas mendorong penguatan pengawasan bersama terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi nelayan. Langkah tersebut dinilai penting, agar bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang memang berhak.
Anggota pengurus PWI Kabupaten Kepulauan Anambas, Hariyadi, menyampaikan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), dan kelompok nelayan dalam memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai peruntukan.
Menurutnya, pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, koordinasi antara Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta APH perlu diperkuat.
Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Nelayan
Hariyadi mengatakan, pengawasan bersama menjadi bagian dari upaya menjaga agar program subsidi BBM yang diberikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan.
“Kami sering mendapatkan informasi bahwa BBM subsidi jenis solar yang diperuntukkan bagi nelayan diduga disalahgunakan untuk kebutuhan pekerjaan proyek di Anambas. Jika benar terjadi, tentu BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan menjadi tidak tepat sasaran,” ujar Hariyadi.
Selain itu, ia menyebut persoalan tersebut juga menjadi keluhan sebagian nelayan. Informasi yang diterima pihaknya menyebutkan adanya dugaan sejumlah SPBU mini yang menjual solar subsidi untuk kebutuhan pekerjaan proyek.
Hariyadi menilai, kebutuhan operasional proyek seharusnya menggunakan BBM sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan tetap terjaga dan tidak mengurangi hak masyarakat penerima manfaat.
Pemerintah telah memberikan subsidi BBM sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat nelayan. Karena itu, distribusinya perlu dikawal agar manfaat program tersebut dapat dirasakan secara maksimal.
PWI dan HNSI Siapkan Koordinasi Pengawasan
Lebih lanjut, Hariyadi menyampaikan, PWI Anambas akan melakukan koordinasi dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk membahas persoalan penyaluran BBM subsidi.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi antara nelayan dan pihak terkait. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi upaya mendorong pengawasan yang lebih efektif di lapangan.
“Kami bersama pengurus PWI Anambas akan berkoordinasi dengan HNSI untuk membahas persoalan ini. Harapannya, penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya,” pungkas Hariyadi.
Melalui pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, penyaluran BBM subsidi bagi nelayan diharapkan dapat berjalan lebih transparan. Program bantuan pemerintah tersebut juga dapat terus mendukung aktivitas nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas. (LS)
BERITA TERKAIT:
HNSI Anambas Perkuat Sinergi dengan Polri untuk Mengoptimalkan Pengawasan Wilayah Perbatasan Laut
Bupati Anambas Rapat Teknis di Kemenhub, Bahas Operasional Tol Laut agar Lebih Efektif
