TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Gubkepri, H Ansar Ahmad menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepri tahun 2023 kepada DPRD Provinsi Kepri di Balairung Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri Dompak, Tanjunginang, Kamis (28/3/2024).
Gubkepri Ansar menyampaikan LKPJ pada paripurna DPRD Kepri yang dipimpin Wakil Ketua II, Raden Hari Tjahyono.
Baca Juga: Gubernur dan Ketua DPRD Teken APBD Kepri 2024 Rp4,329 Triliun
Turut hadir Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Wakil Ketua III dr Tengku Afrizal Dachlan, para anggota DPRD Kepri, Forkopimda Kepri atau yang mewakili, dan para Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri.
Gubkepri Ansar menyampaikan secara umum, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Sebagai informasi, saat ini informasi realisasi APBD masih bersifat tentatif, karena masih dalam proses audit komprehensif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Untuk itu, informasi realisasi APBD tahun 2023 yang menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, disampaikan di antaranya pendapatan dianggarkan Rp4,094 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp4,170 triliun lebih atau mencapai 101,86% dari target yang ditetapkan,” beber Gubkepri.
Ia menjelaskan pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp1,710 triliun lebih, dan dapat terealisasikan sebesar Rp1,806 triliun lebih atau mencapai 105,67% dari target.
Dana perimbangan yang ditargetkan Rp2,376 triliun lebih dapat terealisasikan sebesar Rp2,355 triliun lebih atau mencapai 99,12% dari target.
Baca Juga: Proyeksi Belanja Daerah ABPD Kepri Tahun 2024 Sebesar Rp4,3 Triliun
“Sedangkan pendapatan dari lain lain Pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp1,278 miliar lebih dan dapat direalisasikan 100% sesuaitarget,” jelas Gubkepri Ansar.
Selanjutnya, ia menyampaikan gambaran belanja tahun anggaran 2023. Belanja daerah dianggarkan Rp4,432 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp4,276 triliun lebih atau sebesar 96,49%.
“Belanja tersebut, terdiri belanja operasi yang dianggarkan Rp2,975 triliun lebih dan terealisasi Rp2,888 triliun lebih atau mencapai 97,05%,” terang Gubkepri Ansar.
Adapun belanja modal, kata Gubkepri Ansar, dianggarkan Rp660,703 miliar lebih dan terealisasi Rp618, 877 miliar lebih atau mencapai 93,67%” jelasnya.
Kemudian terdapat belanja tidak terduga yang dianggarkan Rp6,960 miliar lebih dan terealisasi Rp2,413 miliar lebih atau mencapai 34,67%.
Sedangkan belanja transfer yang dianggarkan Rp788,868 miliar lebih dan terealisasi Rp767,544 miliar lebih atau mencapai 97,30%.
Sedangkan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp404,381 miliar lebih atau 99,72% dari target Rp405,506 miliar lebih.
Baca Juga: Ansar dan Marlin Kompak Pakaian Melayu Kuning Tunik
Sementara itu, realisasi pengeluaran pembiayaan Rp66,266 miliar lebih atau sebesar 98,68% dari target Rp67,152 miliar lebih.
“Dengan demikian, sisa lebih/ kurang pembiayaan tahun berkenaan terealisasi sebesar Rp231,214 miliar” urai Gubkepri Ansar.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, menurut Gubkepri Ansar, di dalam RPJMD Provinsi Kepri tahun 2021-2026, indikator kinerja program pembangunan dan program rutin Provinsi Kepri yang ditargetkan tahun 2023, sebanyak 347 indikator dari 43 urusan dan urusan penunjang.
Dari 347 indikator tersebut, terdapat sebanyak 311 indikator dengan status capaian sangat tinggi, selanjutnya 23 indikator berstatus tinggi, 4 indikator berstatus sedang, 5 indikator berstatus rendah, dan 5 indikator berstatus sangat rendah.
“Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan yang sangat kuat dari DPRD Kepri, yang secara operasional dilaksanakan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah,” kata Gubkepri Ansar.
Terakhir, dalam penyelenggaran tugas pembantuan pada tahun 2023, Provinsi Kepri mendapatkan alokasi anggaran untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanian, dan pariwisata.
Jumlah tugas pembantuan yang diterima Provinsi Kepri sebesar Rp23,899 miliar lebih dan terealisasi Rp23,195 miliar lebih atau sebesar 97,05%.
“Pelaksanaan tugas pembantuan secara lebih rinci terkait realisasi program kegiatannya, dapat dilihat dalam dokumen LKPJ yang telah kami sampaikan,” pungkasnya. (zek)
