SEOUL (Kepri.co.id – Xinhua) – Kejaksaan Korea Selatan (Korsel) mendakwa Presiden Yoon Suk-yeol atas tuduhan pemberontakan, lapor beberapa media pada Minggu (26/1/2025).
Yoon ditahan dan diadili sebagai tersangka pemimpin pemberontakan, sekaligus menjadi presiden petahana pertama di Korsel yang secara resmi ditahan dan didakwa.
Baca Juga: Menaksir Kelanjutan Drama Darurat Militer Korsel Pascapemakzulan Presiden
Yoon dituduh bersekongkol dengan mantan Menteri Pertahanan Korsel, Kim Yong-hyun yang telah terlebih dahulu didakwa dalam penahanan. Kim Yong-hyun didakwa, menyatakan darurat militer yang tidak konstitusional dan ilegal, serta mengirimkan pasukan bersenjata ke Majelis Nasional Korsel.
Setelah menerima kasus Yoon dari badan anti-korupsi, kejaksaan Korsel meminta perpanjangan penahanan Yoon sebanyak dua kali untuk melakukan investigasi tambahan.
Akan tetapi, Pengadilan Distrik Pusat Seoul berulang kali menolak perpanjangan penahanan tersebut, untuk membawa Yoon ke sidang pengadilan sesegera mungkin.
Baca Juga: Pengadilan Korsel Keluarkan Perpanjangan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon
Surat perintah untuk menahan Yoon hingga 20 hari, termasuk masa penahanan, dikeluarkan oleh pengadilan lain di Seoul pada 19 Januari 2025 lalu. Yoon ditangkap di kantor kepresidenan pada 15 Januari 2025.
Mosi untuk memakzulkan Yoon telah disahkan melalui Majelis Nasional Korsel pada 14 Desember 2024 lalu, dan diserahkan ke pengadilan konstitusional untuk dibahas selama 180 hari. Selama periode itu, kekuasaan kepresidenan Yoon ditangguhkan.
Yoon mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024 malam waktu setempat. Namun, deklarasi tersebut dicabut oleh Majelis Nasional Korsel beberapa jam kemudian. (amr/ xinhua-news.com)
