BATAM (Kepri.co.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Target Pendapatan, Realisasi Belanja Daerah, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Provinsi Kepri di Marriot Hotel Harbourbay Kota Batam, Jumat (24/11/2023).
Tito dalam rakor tersebut, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri, terkait upaya recovery ekonomi, pengendalian inflasi, serta alokasi dana hibah Pilkada tahun 2024.
Tito menyebut pemerintah daerah di Provinsi Kepri menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia, yang telah seluruhnya menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) untuk dana hibah pilkada tahun 2024, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).
“Provinsi Kepri satu-satunya di Indonesia yang sudah tandatangan NHPD untuk KPUD dan Bawaslu Daerah, kemudian tinggal aparat keamanan TNI dan Polri meyakinkan pilkada tahun depan berjalan lancar,” ungkap Tito di hadapan wartawan usai memimpin rapat.
Pengendalian inflasi di Kepri mendapat apresiasi dari Tito. Angka inflasi di Kepri pada Oktober 2023 yang berada di angka 2,46 persen lebih rendah dari angka inflasi nasional yang berada di 2,56 persen.
Tito menyebut, angka inflasi yang lebih rendah dari inflasi nasional tersebut harus tetap diperhatikan Pemprov Kepri. Karena kontur geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau, membuat akses ke sejumlah daerah menjadi sulit.
“Angka ini sudah bagus, namun kita harus perhatikan juga akses ke beberapa daerah itu cukup sulit. Sehingga, jangan sampai kita terlena dan terus mengendalikan inflasi,” kata Tito.
Berkaitan dengan postur APBD di Provinsi Kepri. Tito menyebut sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Kepri masih bergantung dengan transfer dana dari pemerintah pusat.
Hanya Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Pemprov Kepri yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, ditandai jumlah porsi pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat yang hampir seimbang.
Untuk itu, Tito menyampaikan pesan agar pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepri lebih giat lagi melakukan terobosan menyerap PAD. Tito juga menyebutkan, investasi adalah kunci mendongkrak PAD, sehingga ia berharap seluruh kepala daerah bisa mendukung investasi di Kepri.
“Tujuan pemekaran daerah itu supaya daerah bisa mandiri tidak sepenuhnya bergantung dari pemerintah pusat, karena itu sektor swasta memang harus didorong supaya daerah bisa punya sumber penghasilan yang lebih banyak,” kata Tito.
Sementara itu, Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi untuk Mendagri yang terus melakukan pengawasan dan pembimbingan ke pemerintah daerah.
Ia menyebut banyak program pemerintah pusat yang membantu Provinsi Kepri. Salah satunya, program bantuan pangan pemerintah yang diberikan ke masyarakat.
“Bantuan pangan pemerintah dari bapak Presiden terbukti berhasil mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga mengungkapkan, realisasi pendapatan Provinsi Kepri tahun 2023 telah mencapai 79,77 persen. Ia optimis realisasi pendapatan Provinsi Kepri di akhir tahun nanti bisa melebihi target.
Turut hadir dalam rakor tersebut Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak; Staf Khusus Mendagri Bidang Hukum dan Keamanan, Irjen Pol Herry Heryawan; Wakajati Kepri, Rini Hartatie.
Hadir juga Danrem 033/WP Brigjen, TNI Jimmy Watuseke; Kepala Perwakilan BI Kepri, Suryono; Kepala BPS Kepri, Darwis Sitorus, dan seluruh Walikota dan Bupati se-Provinsi Kepri. (hen)
