PARIS, Kepri.co.id – Xinhua – Puluhan ribu orang memadati jalanan di sejumlah kota besar di Eropa selama akhir pekan, meluapkan amarah yang memuncak akibat melonjaknya biaya hidup, kelangkaan perumahan, dan layanan publik yang tertekan.
Dari bentrokan yang diwarnai kekerasan di Prancis dan Italia hingga aksi unjuk rasa yang meluas di Portugal, gelombang keresahan sosial serentak tersebut menggarisbawahi kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin dalam dan meningkatnya ketidakpuasan publik di seluruh benua tersebut.
AKSI UNJUK RASA BERUJUNG RICUH
Di Prancis, demonstrasi nasional pada Sabtu (17/10/2026) diikuti sekitar 550.000 orang, menyatukan para petani, serikat pekerja, aktivis iklim, dan mahasiswa menuntut langkah meringankan beban akibat tingginya harga bahan bakar, inflasi, dan pemangkasan layanan publik.
Kerumunan massa tersebut, dengan cepat berubah menjadi bentrokan yang diwarnai kekerasan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, sebanyak 997 petugas kepolisian dan gendarmeri terluka, dengan tujuh di antaranya menderita luka serius, sementara 2.397 orang ditangkap di seluruh negara tersebut.
Aksi protes menentang kenaikan biaya hidup juga digelar di Italia utara. Di Milan, ratusan pengunjuk rasa berpakaian hitam mengepung Piazza del Duomo, sambil melemparkan petasan dan botol ke arah polisi. Sedikitnya empat petugas kepolisian dan 20 pengunjuk rasa terluka, sementara sekitar 50 demonstran ditahan, menurut kantor berita Italia ANSA.
Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa juga terjadi di Brussel, ibu kota Belgia, saat para mahasiswa dan pendukung mereka turun ke jalan, memprotes reformasi pendidikan dan kenaikan biaya.
Pada Sabtu (17/10/2026) yang sama, puluhan ribu orang berdemonstrasi di Lisbon, Porto, Coimbra, dan kota-kota lainnya di Portugal, menuntut perumahan yang terjangkau serta langkah-langkah untuk menekan kenaikan biaya hidup.
Menurut pihak kepolisian, para pengunjuk rasa mendirikan puluhan tenda di alun-alun pusat kota Lisbon dan membawa spanduk, menyerukan pengesahan undang-undang untuk “melarang dana real estat predator,” yang mereka tuding memicu spekulasi properti. Mereka juga meneriakkan slogan “Tolak spekulasi” dan “Kami menginginkan perumahan dan pekerjaan”.
Para pemimpin Eropa mengecam aksi kekerasan tersebut, dan berjanji mengambil tindakan terhadap para perusuh.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan pada Sabtu (17/10/2026) di platform media sosial X, tidak ada tempat bagi kekerasan di Prancis.
“Mereka yang terlibat dalam perusakan, menyerang kantor pemerintah serta tempat usaha, dan bahkan menjarah balai kota kita, akan dituntut dan dihukum,” ujar Macron.
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni juga mengecam keras kekacauan pada Sabtu (17/10/2026), dan menulis di media sosial, “Berdemonstrasi merupakan hak. Membakar kota-kota kita bukanlah hak.”
Menyebut para demonstran sebagai preman yang memanfaatkan aksi protes untuk menebar kekacauan, menyerang mereka yang bertugas menjaga keselamatan masyarakat, dan menyandera seluruh kota, dia mengatakan, “Dalam menghadapi situasi seperti ini, penolakan harus dinyatakan secara bulat. Setiap keengganan sama saja dengan pembenaran. Sikap diam tidak dapat diterima.”
TANTANGAN SISTEMIK DI BALIK AKSI PROTES
Keresahan itu menyoroti berbagai tantangan sistemik yang terus membebani rumah tangga di seluruh benua tersebut.
Meski bentuk aksi yang digunakan bervariasi mulai dari pendudukan alun-alun publik secara damai hingga bentrokan jalanan yang diwarnai aksi kekerasan, para pengunjuk rasa menyuarakan keluhan yang sama, yakni menurunnya daya beli, perumahan yang tidak terjangkau, tingginya harga energi, dan melemahnya jaring pengaman sosial.
Eszter Sandor, Manajer Riset Senior di Eurofound, memperingatkan, manfaat stabilitas makroekonomi gagal menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang mencakup separuh terbawah dari distribusi pendapatan.
Kesenjangan yang semakin lebar tersebut, tecermin dalam kepercayaan publik, dengan para pengangguran, pekerja berupah rendah, dan penyandang disabilitas melaporkan tingkat kepercayaan terendah terhadap pemerintah nasional dan sistem hukum, ujar Sandor. “Kesenjangan mulai terbuka antara narasi tentang Eropa yang tangguh dan kenyataan kehidupan sehari-hari.”
Niek Pas, seorang akademisi di Universitas Amsterdam, mengatakan kepada lembaga penyiaran publik Belanda NOS pada Sabtu (17/10/2026) bahwa di Prancis, aksi protes terjadi saat pemerintah menghadapi hambatan fiskal dan ekonomi yang parah, mencerminkan ketidakpuasan publik yang meluas serta masalah struktural yang lebih dalam pada tata kelola Prancis.
Para analis menilai, ketika pemerintah negara-negara Eropa berjuang mengatasi defisit fiskal dan ketidakpastian ekonomi, menyeimbangkan keterbatasan anggaran dengan kesejahteraan masyarakat menjadi tugas yang kian pelik.
Aksi unjuk rasa yang meluas tersebut menandakan, kegagalan dalam mengatasi kesulitan ekonomi berisiko semakin mengikis kepercayaan publik, memperdalam perpecahan sosial, dan memicu berlanjutnya keresahan di seluruh Eropa. (hen/ xinhua-news.com)
