TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Jika massa melakukan aksi demo menolak relokasi di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, aksi yang sama aliansi mahasiswa di Provinsi Kepri melakukan unjuk rasa menolak relokasi di depan Kantor Gubernur Kepri, Senin (11/9/2023).
Aliansi mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjungpinang-Bintan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta mahasiswa UMRAH Tanjungpinang.
Aksi itu dilakukan menolak rencana pemerintah merelokasi warga dan 16 lokasi Kampung Tua di Pulau Rempang dan Galang, Kota Batam.
Selama unjuk rasa, terjadi insiden dorong-mendorong antara mahasiswa dengan pihak kepolisian dan Satpol PP. Bahkan, suasana juga sempat memanas saat aliansi mahasiswa menerobos kawat berduri.
“Kami mendesak Walikota Batam (Muhammad Rudi), yang juga ex officio BP Batam untuk berpihak kepada masyarakat,” kata Ade, salah satu perwakilan mahasiswa dari HMI.
Selain itu, massa mahasiswa ini juga mendesak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengambil sikap tegas, dalam menghadapi masalah ini demi kepentingan masyarakat.
Tuntutan lainnya, para mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Investasi, dan Menteri Koordinator Perekonomian untuk meninjau ulang relokasi Pulau Rempang dan Pulau Galang dan menyetujui permintaan masyarakat.
Mahasiswa juga mengutuk tindakan kriminalisasi dan represi yang dilakukan terhadap masyarakat oleh pihak berwenang, serta mendesak Kapolri dan Panglima TNI menarik mundur pasukan yang ada di Rempang dan Galang.
Dalam kesempatan itu, Kadis Kesbangpol Pemrov Kepri, Raja Heri yang menemui pengunjuk rasa, menyatakan, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda Kepri tidak berada di kantor pada saat unjuk rasa berlangsung, karena tengah menjalankan tugas di luar.
Namun, ia menegaskan, tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Pemprov Kepri.
“Aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan sedang dalam proses,” ujarnya singkat. (now)
