ANAMBAS (Kepri.co.id) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Anambas, menggelar forum komunikasi bersama pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sebagai upaya mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
Kegiatan tersebut, menjadi ruang diskusi dua arah untuk menghimpun masukan terkait kendala yang dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas, Teti Arnita SE, menyampaikan, regulasi, standar pelayanan, serta standar operasional prosedur (SOP) perizinan pada dasarnya telah tersedia. Namun, forum tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan di lapangan.
“Agenda ini lebih kepada evaluasi terhadap kinerja perizinan. Kami berharap, pelaku usaha dapat memberikan masukan terkait kendala yang mereka alami saat mengurus perizinan,” ujar Teti Arnita dalam forum komunikasi pelayanan perizinan yang digelar di Tarempa, Selasa (11/8/2026).”
Ia menjelaskan, pelayanan perizinan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPMPTSP, tetapi juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi maupun pemenuhan persyaratan tertentu.
Menurutnya, kendala yang terjadi pada OPD teknis juga dapat berdampak terhadap proses pelayanan perizinan secara keseluruhan.
“Ketika ada kendala di tim teknis, hal tersebut akan tercatat dalam proses perizinan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antar-OPD sangat penting,” katanya.
Dalam forum tersebut, DPMPTSP juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan, khususnya terkait alur pengurusan, kepastian waktu, hingga informasi mengenai biaya pelayanan.
Ia menjelaskan, apabila terdapat biaya dalam proses perizinan, hal tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diatur melalui sistem pemerintah pusat, bukan ditetapkan oleh DPMPTSP.
“Melalui forum seperti ini, kami ingin menyamakan persepsi agar informasi pelayanan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha,” jelasnya.
Selain evaluasi pelayanan, DPMPTSP menyampaikan capaian investasi Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan data Januari hingga Juli 2026, sebanyak 395 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha.
DPMPTSP berharap forum komunikasi tersebut menjadi langkah perbaikan berkelanjutan, dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mendukung iklim investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. (LS)
BERITA TERKAIT:
Celah OSS Dimanfaatkan, Sejumlah Karaoke Keluarga di Anambas Diduga Beroperasi Seperti THM Dewasa
Bupati Aneng Minta OPD Libatkan Kejaksaan Sebelum Ambil Kebijakan Strategis








