BATAM (Kepri.co.id) — Di sebuah sudut kampus Universitas Riau, Pekanbaru, pada tahun 1998, seorang mahasiswa muda ikut berbaur bersama ribuan mahasiswa lainnya. Ia meneriakkan tuntutan perubahan, menyuarakan perlawanan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kala itu dianggap telah menggerogoti sendi-sendi negara.
Mahasiswa itu adalah Iskandar Zulkarnain Nasution.
Hampir tiga dekade berlalu. Kini, pria kelahiran Medan, 9 November 1975 tersebut, tidak lagi berdiri di tengah kerumunan demonstran. Ia justru berada di dalam sistem yang dulu sering dikritiknya. Sebagai aparatur sipil negara (ASN), Iskandar menyaksikan langsung bagaimana idealisme reformasi kerap berhadapan dengan kenyataan yang tidak selalu sejalan dengan cita-cita.
Saat berbincang santai, Iskandar mengenang masa-masa itu dengan senyum tipis.
”Yang dulu kita lawan ternyata masih bisa ditemukan sampai sekarang. Nepotisme dalam jabatan misalnya. Kadang, pola-pola lama itu tetap muncul dalam bentuk yang berbeda,” ujarnya.
Pengalaman itulah yang perlahan mendorongnya masuk lebih jauh ke lorong akademik. Bukan untuk mengejar gelar semata, melainkan mencari jawaban atas berbagai persoalan yang ia temui selama menjadi bagian dari birokrasi.
Ketika Sistem Tidak Selalu Sesempurna yang Dibayangkan
Di tengah maraknya digitalisasi pelayanan publik, Iskandar melihat satu kenyataan yang menarik. Teknologi memang membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan, tetapi belum tentu menghilangkan persoalan mendasar dalam birokrasi.
Pertanyaan itu bahkan muncul saat dirinya menjalani ujian doktoral.
Salah satu penguji, Prof Dr HM Didi Turmudzi MSi, melempar pertanyaan yang cukup tajam. Jika reformasi birokrasi dan digitalisasi sudah berjalan, mengapa masih ada oknum pegawai yang terjerat kasus korupsi, khususnya dalam sektor pelayanan dan perizinan?
Bagi Iskandar, jawabannya sederhana.
Sistem bisa dibuat secanggih apa pun, tetapi manusia tetap menjadi faktor penentu.
”Digitalisasi itu penting. Namun, sistem tidak akan pernah sempurna jika penggunanya masih mencari celah untuk mengakalinya,” katanya.
Pandangan tersebut, kemudian menjadi inti dari disertasinya yang berjudul Model Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi Tata Ruang Ramah Investasi di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
Melalui penelitian itu, ia menemukan bahwa reformasi birokrasi masih menghadapi tantangan besar pada aspek akuntabilitas. Mulai dari budaya kerja yang belum sepenuhnya berubah, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM), hingga lemahnya mekanisme evaluasi yang memungkinkan berbagai celah tetap terbuka.
Sebagai solusi, ia menawarkan model integrasi digital berbasis data spasial yang dipadukan dengan sistem evaluasi digital terpadu. Gagasan ini, diharapkan mampu memperkuat transparansi sekaligus mempersempit ruang manipulasi dalam pengelolaan tata ruang dan investasi.
Lima Tahun yang Tidak Mudah
Meraih gelar doktor bukanlah perjalanan singkat bagi Iskandar.
Ia membutuhkan waktu 59 bulan atau hampir lima tahun, untuk menyelesaikan studi S-3 Ilmu Sosial dengan bidang kajian utama Administrasi Publik.
Waktu yang panjang itu bukan tanpa alasan.
Selepas menyelesaikan pendidikan Hubungan Internasional (HI) di Universitas Riau, Pekanbaru pada 1998, Iskandar melanjutkan studi magister Ilmu Politik di Universiti Kebangsaan Malaysia dan lulus pada 2012.
Namun, perjalanan menuju jenjang doktor sempat tersendat. Proses penyetaraan ijazah luar negeri yang harus dilakukan secara daring, ternyata memakan waktu panjang dan membuat rencana kuliahnya tertunda hampir dua tahun.
Dari pengalaman itu, ia belajar satu hal penting.
Sebuah sistem yang baik, tetap membutuhkan pemahaman dari penggunanya. Jika tidak, teknologi justru bisa menjadi hambatan baru.
”Terkadang persoalannya bukan pada sistemnya, tetapi pada bagaimana masyarakat memahami dan menggunakannya,” kenangnya.
Menjadi Ayah Sekaligus Mahasiswa
Jika urusan administrasi menjadi tantangan di awal perjalanan, ujian yang lebih berat datang dalam kehidupan pribadinya.
Pada akhir 2021, sang istri tercinta, Rupigia, berpulang.
Kepergian pasangan hidupnya menjadi titik yang mengubah banyak hal. Di tengah tugas sebagai ASN dan tuntutan menyelesaikan penelitian doktoral, Iskandar harus menjalani peran baru sebagai ayah tunggal bagi putranya, Alexander Raja Muhammad Nasution.
Ada masa-masa ketika pekerjaan kantor, tugas kuliah, penelitian lapangan, dan tanggung jawab sebagai orang tua datang bersamaan.
Namun, ia memilih bertahan.
Dukungan keluarga, sahabat seperjuangan di kampus, serta keyakinan spiritual yang selama ini ia pegang menjadi sumber kekuatan untuk terus melangkah.
Sedikit demi sedikit, halaman demi halaman disertasi akhirnya selesai.
Menolak Jalan Pintas
Belakangan, publik kerap dihebohkan dengan fenomena sejumlah pejabat yang meraih gelar doktor dalam waktu sangat singkat.
Saat ditanya mengenai hal itu, Iskandar hanya tersenyum.
Menurutnya, pendidikan doktoral memiliki tahapan yang panjang dan ketat. Mulai dari perkuliahan, ujian komprehensif, seminar proposal, penelitian lapangan, seminar hasil, sidang tertutup, hingga sidang terbuka.
Bahkan, bagi mahasiswa yang sangat cemerlang sekalipun, proses tersebut tetap membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Karena itu, ia percaya perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral menjaga marwah dunia akademik, agar tetap berdiri di atas prinsip keilmuan, bukan kepentingan lain.
”Gelar doktor bukan soal cepat atau lambat. Yang paling penting, proses dan kontribusi ilmunya,” katanya.
Merawat Mimpi Reformasi
Menjelang wisuda pada 13 Juni 2026, Iskandar mengaku tidak melihat gelar doktor sebagai tiket menuju jabatan yang lebih tinggi.
Baginya, gelar itu adalah bagian dari perjalanan panjang seorang mantan aktivis reformasi yang masih percaya, perubahan bisa diwujudkan.
Jika dahulu ia memperjuangkan perubahan dari jalanan kampus, kini ia memilih memperjuangkannya dari balik meja birokrasi dan ruang akademik.
Cara boleh berbeda, tetapi tujuannya tetap sama.
Mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
”Apapun yang terjadi, saya tetap percaya perubahan itu pasti ada. Kita hanya perlu terus mengisinya dengan kerja dan gagasan yang baik,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, bagi Iskandar Zulkarnain Nasution, itulah cara merawat mimpi reformasi yang telah diperjuangkannya sejak 1998: tidak lagi dengan teriakan di jalanan, melainkan melalui pengetahuan, kebijakan, dan ketekunan untuk memperbaiki sistem dari dalam. (asa)
