Warga Gaza Tolak Rencana Distribusi Bantuan AS-Israel, Serukan Peningkatan Peran PBB

Warga Gaza Tolak Rencana Distribusi Bantuan AS-Israel, Serukan Peningkatan Peran PBB
Warga Palestina menerima makanan gratis dari pusat distribusi makanan di Gaza City pada 9 Mei 2025. (F. Xinhua/Rizek Abdeljawad)

GAZA (Kepri.co.id – Xinhua) – Inisiatif bersama Amerika Serikat (AS) dan Israel mendistribusikan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza memicu reaksi keras dari warga Gaza, yang mengatakan rencana tersebut merendahkan martabat mereka dan mengesampingkan jalur bantuan internasional yang sudah ada.

Warga Palestina yang mengungsi akibat konflik berbulan-bulan menyuarakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap upaya tersebut, menuduh Washington dan Tel Aviv memolitisasi pengiriman bantuan di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah.

“Sejak kami dipaksa mengungsi ke selatan pada awal perang, kami mengalami kelaparan, kekurangan, dan ketakutan,” kata Mohammed al-Ajrami, seorang pengungsi di Gaza City.

“Orang-orang di sini tidak percaya pada inisiatif apa pun yang melibatkan pihak-pihak yang sama, yang mereka anggap bertanggung jawab atas penderitaan mereka.”

“Yang kami inginkan adalah bantuan yang menjaga martabat kami,” katanya kepada Xinhua. “Lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memperlakukan kami dengan penuh rasa kemanusiaan. Kami tidak ingin bantuan bersyarat yang terkait dengan pengawasan politik atau militer.”

Hal senada juga disampaikan Salah al-Ja’farawi, yang juga berasal dari Gaza City. “Setelah 18 tahun blokade dan lebih dari 19 bulan perang, masyarakat tidak akan menerima bantuan yang mengorbankan martabat mereka,” katanya.

“Bantuan darurat adalah satu hal, tetapi jika rencana jangka panjangnya adalah mengikis hak-hak kami, maka bantuan itu tidak akan kami terima.”

Rencana bantuan tersebut, yang diumumkan pekan ini oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, Mike Huckabee, bertujuan menyediakan makanan bagi kurang lebih 1,2 juta orang, sekitar 60 persen dari populasi Gaza, melalui empat pusat distribusi di dalam daerah kantong tersebut.

Operasi ini akan dikelola oleh badan swasta yang baru didirikan, Gaza Humanitarian Foundation, dan dijamin oleh kontraktor AS, dengan militer Israel yang menjaga keamanannya.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers di Yerusalem pada Jumat (9/5/2025), Huckabee mengatakan, tujuannya untuk mencegah Hamas mengalihkan bantuan, menegaskan klaim Israel yang telah berlangsung lama bahwa kelompok itu mengeksploitasi pasokan kemanusiaan.

Namun di Gaza, banyak pihak yang melihat rencana tersebut sebagai perpanjangan pengendalian asing. Rami al-Najjar, seorang pekerja kemanusiaan setempat, mengatakan, bantuan itu harus disalurkan melalui jalur-jalur yang netral.

“Orang-orang memercayai organisasi internasional untuk mendistribusikan bantuan secara profesional, tanpa agenda politik,” katanya.

“Memasukkan aktor militer ke dalam proses ini akan mengirim pesan yang salah.”

Warga Palestina menerima makanan gratis dari pusat distribusi makanan di Gaza City pada 9 Mei 2025. (F. Xinhua/Rizek Abdeljawad)

PBB dan lembaga kemanusiaan lainnya telah berulang kali memperingatkan, agar bantuan tidak dipolitisasi dan menegaskan, di bawah mekanisme yang ada, sebagian besar pasokan telah menjangkau warga sipil meski dengan adanya tantangan logistik.

Dalam beberapa bulan terakhir, situasi di Gaza memburuk secara tajam. Pada Maret 2025, Israel memperketat blokadenya, membatasi pengiriman makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.

Lembaga-lembaga bantuan melaporkan memburuknya kerawanan pangan, dengan meningkatnya angka malanutrisi, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak.

Hussam al-Dajani, seorang analis politik yang berbasis di Gaza, mengatakan, rencana gabungan AS-Israel tampaknya lebih didorong oleh pertimbangan strategis alih-alih pertimbangan kemanusiaan.

“Inisiatif ini tampaknya bukan tentang menyelamatkan nyawa dan lebih tentang mengurangi pengaruh Hamas,” katanya.

“Secara lokal, hal ini dipandang bukan sebagai penyelamat kemanusiaan, tetapi sebagai bentuk kontrol baru.”

Dia memperingatkan, menggunakan kontraktor swasta dan tentara asing dalam pengiriman bantuan, berisiko semakin mengasingkan penduduk.

“Rakyat Palestina melihat ini sebagai upaya, menciptakan ketergantungan dan memaksakan kepatuhan. Bantuan seharusnya tidak menjadi alat pemaksaan,” katanya.

Dajani mendesak PBB untuk memimpin. “PBB memiliki mandat dan kepercayaan, memberikan bantuan yang tidak memihak. Rakyat di sini menyerukan tanggapan internasional yang bebas dari campur tangan politik.” (hen/ xinhua-news.com)

BERITA TERKAIT:

Gaza Hadapi Kelaparan Setelah Toko Roti Tutup dan Bantuan Menipis

Kelaparan di Gaza Semakin Parah saat Kelangkaan Pangan Memburuk dan Bantuan Menyusut

Warga Gaza yang Kelaparan Antre Panjang Dapatkan Bantuan Makanan yang Terbatas

Kisah Petani Gaza Tanam Sayuran di Atap Bangunan untuk Bantu Tetangganya yang Kelaparan

Kelaparan Paksa Perempuan Gaza Jual Perhiasan Demi Makanan di Tengah Konflik Berkepanjangan

FAO Peringatkan Gaza Berisiko Tinggi Alami Kelaparan Akut

Penduduk Lokal Alami Kelaparan Akibat Konflik Berbulan-bulan di Gaza

Sistem Penyediaan Air Minum Kolaps, Warga Gaza “Hampir Mati Kehausan”

Sistem Layanan Kesehatan yang Hancur Akibat Serangan Israel Perparah Derita Pasien Gaza

Potret Timur Tengah: Pengungsi Palestina di Jalur Gaza Hadapi Kesulitan Tanpa Henti untuk Bertahan Hidup

Mesir Serukan Masyarakat Internasional Desak Israel Izinkan Lebih Banyak Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza