TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun, memimpin rapat koordinasi di Balairung Raja Ali Kelana, Lantai 4 Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (10/2/2025).
Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Siswanto; Kepala BP Bintan Kawasan, Farid Irfan; Kepala BP Bintan Wilayah Tanjungpinang, Cokky Wijaya; Plt Kepala BP Karimun, Faisal Rizal; serta tim sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.
Baca Juga: Ansar Minta Dukungan Mendag untuk KEK, KPBPB, dan Pasar Rakyat di Kepri
Dalam pertemuan tersebut, para kepala BP mempresentasikan profil, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi masing-masing kawasan terkait investasi dan pembangunan infrastruktur.
Rapat ini juga mencakup penandatanganan pakta integritas, antara Kuasa Pengguna Anggaran BP Batam dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.
Dalam arahannya, Ansar menekankan pentingnya memaksimalkan potensi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (PBPB) di Kepri, untuk meningkatkan pertumbuhan investasi.
Baca Juga: Ansar dan Hashim Djojohadikusumo Groundbreaking PT Solder Tin Andalan Indonesia
”Meskipun pemerintah telah menetapkan kawasan ini untuk mempercepat investasi, kita harus mengakui perkembangan BP di Kepri, kecuali Batam, masih tertinggal. Oleh karena itu, kita perlu merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ini,” ungkap Ansar.
Untuk mengatasi tantangan kelembagaan, Ansar menginstruksikan pembuatan matriks yang mencakup masalah-masalah utama yang perlu diselesaikan dengan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan aset yang dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak lain, seperti pelabuhan.
Pendampingan Hukum Kejaksaan
Ansar menyoroti pentingnya pendampingan dari aparat penegak hukum dalam berbagai kegiatan BP. agar operasional berjalan lebih aman dan terjamin.
Baca Juga: Kejari Batam Dampingi BP Atas Temuan BPK Rp3,84 Miliar Persoalan Titik Reklame
Ansar mengusulkan, agar BP bekerja sama dengan Kejaksaan, dalam memberikan pendampingan hukum dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
“Jika diperlukan, kita bisa meminta pendampingan dari Kejaksaan, agar semua proses berjalan sesuai aturan dan lebih terjamin. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Ansar mengusulkan, agar rapat koordinasi Dewan Kawasan PBPB ini diadakan minimal sebulan sekali sebagai forum rutin, untuk memastikan percepatan program kerja BP di masing-masing kawasan.
Baca Juga: Ekonomi Kepri Melonjak: Tumbuh 6,94% di Triwulan IV-2024, Peringkat Tiga Nasional Q to Q
“Saya membaca kajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa BP di Kepri, selain Batam, belum memberikan dampak langsung yang signifikan. Maka, kita harus membuktikan bahwa keberadaan BP ini, bisa berperan besar mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Ansar memotivasi.
Ansar berharap, dalam waktu dekat BP-BP kecil dapat mulai menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga dapat membantu pembiayaan operasional dan pengembangan kawasan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.
Baca Juga: Menko Perekonomian Puji BP Batam Meningkatkan Investasi
Dengan rapat koordinasi yang lebih intensif dan strategi yang lebih terarah, Ansar optimistis, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah serta masyarakat. (zek)
