Serahkan DPA ke SKPD, Ansar Instruksikan Segera Jalankan APBD 2023

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyerahkan nota DPA APBD 2023 kepada Sekdaprov Kepri Adi Prihantara di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Kamis (5/1/2023). (F. dok humas pemprov kepri)

TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H Ansar Ahmad menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2023, untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Kepri di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Kamis (5/1/2023).

Penyerahan DPA yang dilakukan sedini mungkin di tahun 2023, merupakan langkah awal bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2023 sebesar Rp4,15 triliun.

Baca Juga: Gubernur Ansar Serahkan DIPA dan TKD Rp15,93 Triliun

Dalam arahannya, Ansar terlebih dulu mengungkapkan apresiasinya atas kerja keras yang dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan seluruh jajaran OPD Pemprov Kepri termasuk DPRD Provinsi Kepri, sehingga pembahasan dan pengesahan APBD tahun 2023 bisa berjalan tepat waktu.

“Kita juga mengapresiasi OPD yang telah bekerja keras merealisasikan APBD tahun anggaran 2022 dengan baik, melalui penyerapan anggaran di atas 95 persen tahun anggaran 2022,” ujar Ansar.

BACA JUGA:   Ansar Menanam Cabai di Natuna, Sekaligus Salurkan Bantuan Pertanian
Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara menandatangani nota DPA APBD Kepri tahun 2023 di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Kamis (5/1/2023). (F. dok humas pemprov kepri)

Kepada seluruh kepala OPD Pemprov Kepri, Ansar memberi instruksi agar setelah DPA diterima untuk mempercepat proses administrasi.

Seperti penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan bendahara pengeluaran. Selain itu, juga mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).

“Saya menginginkan, tahun anggaran 2023 pelaksanaan APBD didukung oleh birokrasi dan administrasi yang lebih baik,” tegasnya.

Penyerahan DPA tahun anggaran 2023 juga disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kinerja (PK), antara seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri dengan Gubernur Ansar.

Hal ini, sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala OPD dan Gubernur Kepri untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

“Melalui penandatanganan perjanjian kinerja ini, kita semua berjanji dan berkomitmen untuk dapat mewujudkan dan mencapai sasaran serta target yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kepri tahun 2021-2026,” pinta Ansar.

Baca Juga: Tahun 2023 Dianggarkan Rp43 Miliar, Gubernur Ansar Bawa BPPW Temui Masyarakat Penyengat

BACA JUGA:   Masyarakat Tionghoa Senggarang Peringati Dewa Hiang Thiang Sian Ti

Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, mengatakan, APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2023 sebesar Rp4,15 triliun terdiri komponen pendapatan sebesar Rp4,01 triliun, belanja sebesar Rp4,15 triliun, dan pembiayaan Rp132,21 miliar.

Rincian masing-masing komponen APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2023 tersebut, adalah komponen pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,51 triliun berasal dari pajak daerah sebesar Rp1,34 triliun, retribusi daerah Rp16,65 miliar.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp18,30 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp135,07 miliar, pendapatan transfer pusat ke daerah sebesar Rp2,49 triliun dan lain-lain.

Pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah badan/ lembaga/ organisasi dalam negeri sejumlah Rp1,32 miliar.

Lalu komponen belanja dengan total Rp4,15 triliun yang kebijakannya dijabarkan ke dalam bentuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sesuai struktur belanja daerah dalam APBD, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana besaran masing-masing belanja adalah belanja operasi sebesar Rp2,91 triliun.

BACA JUGA:   Polresta Barelang Musnahkan Barang Bukti Ekstra Ordinary Crime, 1.489 Butir Ekstasi dan 2,855 Kg Ganja

“Belanja modal sebesar Rp581,56 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp649,63 miliar,” papar Sekda Adi.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad foto bersama Kepala OPD Pemprov Kepri usai penerimaan DPA APBD Kepri tahun 2023 di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Kamis (5/1/2023). ( F. dok humas pemprov kepri)

Adapun pagu anggaran OPD yang akan melaksanakan belanja pada tahun anggaran 2023, seperti yang pada beberapa kesempatan disebut Gubernur Ansar untuk diprioritaskan yaitu sektor pendidikan dan kesehatan mendapatkan porsi terbesar.

Di mana Dinas Pendidikan mendapat anggaran sebesar Rp908,95 miliar, dan Dinas Kesehatan (termasuk belanja pada RSUD Raja Ahmad Thabib dan RSUD Engku Haji Daud) sebesar Rp499,34 miliar.

“Sedangkan komponen pembiayaan sebesar Rp132,21 miliar dan dalam APBD tahun anggaran 2023, komponen pembiayaan tersebut terdiri penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp200 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp16,55 miliar,” tutup Sekda Adi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri Boby Jayanto, Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus, Kepala Bidang PP2AT Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu Kartika, dan tim percepatan pembangunan. (asa)