JAKARTA (Kepri.co.id) – Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad melakukan audiensi dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini Hanafi, Jumat (6/1/2023).
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Ansar didampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Bupati Bintan Roby Kurniawan.
Baca Juga: Ansar Terima Kunjungan Dosen SESKOAL, Bahas Pemanfaatan Labuh Jangkar
Adapun isi pembahasan, meminta kepada Menteri KPP agar segera menetapkan usulan enam pelabuhan perikanan di Kepri, sebagai implementasi program penangkapan ikan terukur (PIT).
Kunjungan Gubernur Ansar ke Kementerian KKP, ini juga sebagai tindak lanjut surat Gubernur Kepri yang pernah ia layangkan sebelumnya.
Melalui surat kepada Menteri KKP tersebut, Gubernur Ansar menyampaikan perihal permintaan dukungan pelabuhan perikanan di wilayah Kepri.
Adapun enam pelabuhan perikanan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, yang kemudian diusulkan kepada Menteri KKP adalah Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas.
Kemudian Pelabuhan Barelang di Batam, Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, Pelabuhan Moro di Karimun, dan Pelabuhan Kijang di Bintan.
Sebelumnya, berdasarkan keputusan Dirjen Perikanan Tangkap, di Kepri telah diputuskan hanya tiga pelabuhan perikanan saja.
Baca Juga: Ansar Terima Kunjungan Dosen SESKOAL, Bahas Pemanfaatan Labuh Jangkar
Masing-masing Pelabuhan Selat Lampa di Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas, dan Pelabuhan Barelang di Batam.
Di mana kapal di atas (>30 GT) harus melakukan produksi bongkar muat perikanannya, di ketiga pelabuhan ini.
Maka kapal-kapal yang berada di Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang harus melakukan bongkar muat produksi hasil tangkapnya, di ketiga pelabuhan perikanan yang ditetapkan KKP.
“Kita kan tahu kondisi geografis Kepri. Jika pelabuhan ditetapkan hanya tiga, kasihan nelayan yang jauh domisilinya dari ketiga pelabuhan itu berada,” ujar Ansar.
Jika hanya tiga pelabuhan, lanjut Ansar, kurang efektif. Sehingga, Pemprov Kepri mengusulkan penambahan pelabuhan perikanan di Kepri.
Sehingga, seluruh nelayan di Kepri lebih mudah saat akan melakukan bongkar must perikanannya.
“Ini juga bagan upaya kita menggesa pemulihan ekonomi Kepri, melalui sektor kelautan dan perikanan,” kata Ansar.
Ansar melanjutkan, jika tetap dipaksakan tiga pelabuhan, hal ini tidak memberikan efesiensi dan pendekatan pelayanan bagi pemilik kapal nelayan di atas 30 GT.
“Kasihan kan kalau kapal dari Karimun harus membongkar hasil tangkapannya di pelabuhan terdekat yaitu di Barelang, Batam. Hal ini jelas tidak efektif,” terang mantan Bupati Bintan ini.
Gubernur mengaku, mendukung KKP dalam penguatan Pajak Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam menunjang pendapatan negara.
Namun, kata Ansar, harus memikirkan cost yang terlalu jauh. Sehingga, akan mempengarui harga ikan di Kepri. Jika hal tersebut dilakukan, jelas akan terjadi kenaikan harga ikan pada konsumen, karena biaya yang dikeluarkan pemilik kapal semakin tinggi.
Selain itu juga, akan menyebabkan penurunan kualitas ikan karena panjangnya rantai produksi, terjadi penumpukan kapal-kapal > 30 GT. Dampak lainnya, berpotensi inflasi serta konflik antar anak buah kapal (ABK), serta para pekerja perikanan lainnya.
“Kita harus memikirkan itu semua. Kita beri pemahaman kepada pemerintah pusat akan kendisi kita di sini. Semoga saja, apa yang kita sampaikan menjadi pertimbanjan dan bisa disetujui,” harap Ansar.
Baca Juga: Serahkan DPA ke SKPD, Ansar Instruksikan Segera Jalankan APBD 2023
Dalam pembahasan ini, dari KKP dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Trian Yunanda SPi MSc, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah ST.
Berikutnya Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ir Tri Aris Wibowo MSi, tampak hadir juga Kepala Dinas Perikanan Kepri, TS Arif Fadillah.
Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP, Muhammad Zainul, menyatakan, akan segera melakukan peninjauan lapangan atas usulan Gubernur Kepri serta akan segera ditindaklanjuti Kementerian KKP.
Menurut Zainul, Pemerintah telah memfokuskan dua program kerja Direktoratnya di 2023. Kedua program tersebut adalah penangkapan ikan terukur (PIT) dan kampung nelayan maju (KALAJU). (asa)
