BATAM (Kepri.co.id) – Mewakili Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Sekretaris Daerah (Sekda) Jefridin Hamid, menerima kunjungan European Investment Bank (EIB), Kamis (3/11/2022) siang.
Kunjungan tersebut dalam rangka studi kelayakan perihal rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) berkarbon rendah di Batam. Sebelumnya, hal yang sama juga dilakukan oleh GIZ Germany.
Kepada tim EIB, Jefridin Hamid menyampaikan, perihal daya dukung dan alasan yang menguatkan BRT di Batam layak direalisasikan.
Menurutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, berbagai kegiatan pengembangan infrastruktur terus dilakukan. Salah satunya infrastruktur jalan, yang sedianya masif dikembangkan.
Jefridin menyebutkan, pengembangan jalan, yang setiap jalurnya terdiri dari lima lajur, salah satunya guna mengkonkritkan rencana pengembangan transportasi di Batam.
“Pak wali terus melalukan pengembangan infrastruktur. Tahun ini pelebaran jalan dilanjutkan, tahun depan juga demikian,” imbuhnya.
Saat ini, ungkap Jefridin, sedang menyusun Kajian/Rancangan Perda Hubungan Keuangan Daerah Pusat. Di dalam salah satu pasalnya, kebijakan transportasi yang rencananya diberlakukan adalah pajak progresif untuk kendaraan. “Lewat ini, masyarakat Batam akan menahan diri perihal angkutan pribadi,” imbuhnya.
Kemudian, penduduk Batam yang berjumlah sekitar 1,3 juta orang, hampir 40 persen orang muda bekerja di sektor industri. Kelompok ini, tentu berharap dan akan terbantu dengan transportasi massal seperti BRT.
“Saya atas nama Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, mudah-mudahan rencana bersama BRT ini terwujud dan terlaksana dengan baik,” imbuhnya.
Sebagai bentuk keseriusan, dan menyatakan kesiapan perihal pengembangan BRT di Batam, Pemko Batam akan bersurat yang telah diteken langsung Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk dikirim ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kerap dalam berbagai kesempatan berdialog dengan masyarakat, terungkap keinginan akan adanya transportasi massal yang mumpuni di Batam. “Pak wali juga mendorong ke depan, kalau kerja pakai kendaraan umum,” imbuhnya.
Sementara itu, Prinsipal Transport Advisor Projects Directorate EIB, Meryn Martens, mengungkapkan kedatangan pihaknya, untuk mengevaluasi dari dekat daerah yang menjadi tujuan rencana pengembangan BRT.
“Sebelum kami mendapatkan petunjuk Bappenas dan Kemenhub. Biasa kami datang mengevaluasi kota-kota yang mana layak mendapatkan pengadaan sesuai standar yang kami tetapkan,” kata dia.
Sebelumnya, pada 2019 berdasarkan nota kesepakatan dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Batam merupakan pilot projek BRT bersama lima daerah lainnya.
Berdasarkan penunjukan tersebut, hasilnya adalah hasil perencanaan FS BRT. Kemudian, diikuti studi kelayakan oleh EIB, perihal penjajakan realisasi pembangunan BRT melalui investasi EIB melalui pemerintah pusat.
Namun kini, Jakarta menjadi prioritas utama proyek ini dan juga prioritas lain adalah Makkasar. Alasan Batam yang belum termasuk prioritas, inilah yang membuat tim EIB turun menggelar studi kelayakan. Pihaknya mendapat informasi, Batam belum memiliki rencana jangka panjang perihal BRT.
“Saya ingin tahu, mengapa Batam yang kita inginkan bersama menjadi prioritas pada blue book yang ada di Bappenas,” imbuhnya.
Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kota Batam yaitu Kadis Perhubungan, Kadis BMSDA Yusmasnur, Kadis Kominfo Azril Apriyansah, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Suhar, Bapelitbang, BPKAD, dan DLH. (asa)