JAKARTA (Kepri.co.id) – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, didampingi Sekretaris Daerah Sahtiar SH MM, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUMPP), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), serta Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan rapat teknis membahas operasional tol laut di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selasa (5/5/2026).
Pertemuan ini dilaksanakan guna memastikan program tol laut berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi daerah, khususnya mendukung kelancaran distribusi barang serta menekan disparitas harga.
Dalam arahannya, Bupati Aneng, menekankan, Pemerintah Daerah terus berupaya secara maksimal memperluas jangkauan kemanfaatan tol laut.
”Kehadiran program ini tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses logistik yang lebih mudah, terjangkau, dan merata hingga ke wilayah-wilayah terpencil,” ujar Bupati Aneng.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, yang disampaikan oleh Rifanie Komala, menegaskan, pengelolaan akun Sistem Informasi Tol Laut (SITOLAUT) atas laporan yang diterima masih sering berada di bawah kendali pihak konsaini.
”Oleh karena itu, diperlukan penataan yang lebih transparan dan akuntabel guna mendukung kelancaran distribusi logistik,” kata Rifanie.
Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Kementerian Perhubungan mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak terkait, khususnya shipper dan konsaini, guna menyamakan persepsi serta memastikan mekanisme operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pembagian yang adil serta disampaikan secara transparan.
Kementerian Perhubungan juga menekankan kewenangan masing-masing pihak harus mengacu pada fakta integritas, yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih peran maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program tol laut.
Adapun hasil rapat koordinasi tersebut, nantinya akan disampaikan secara resmi kepada operator pelayaran, yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), sebagai dasar dalam pelaksanaan operasional di lapangan.
Dengan demikian, diharapkan tercipta sinergi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung optimalisasi program tol laut di daerah. (fen)
BERITA TERKAIT:
Soal Pengiriman Barang, Nelayan Keluhkan Sikap Tidak Adil Syahbandar Letung
Rapat Nelayan Jemaja Belum Hasilkan Keputusan, Kepala Pos Syahbandar Letung Berhalangan Hadir
May Day 2026: Komitmen Negara Melindungi Pekerja hingga ke Tengah Lautan
