WASHINGTON (Kepri.co.id – Xinhua) – Dua pejabat tinggi Gedung Putih telah kembali ke Washington dari Timur Tengah, setelah melakukan upaya terakhir pemerintahan Joe Biden untuk menyelesaikan berbagai masalah seputar konflik di kawasan tersebut sebelum pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS), lapor media AS padas Jumat (1/11/2024).
Perjalanan tersebut dilakukan Amos Hochstein, selaku utusan utama Washington yang ditugaskan menghindari perang antara Israel dan Hizbullah, dan Brett McGurk, selaku koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.
Baca Juga: AS “Sangat Terganggu” dengan UU Israel tentang Larangan Operasi UNRWA
Perjalanan berakhir tanpa mencapai “resolusi konkret terhadap berbagai masalah,” termasuk gencatan senjata di Lebanon dan pembebasan sandera yang ditawan Hamas pada 7 Oktober 2023, demikian dilaporkan oleh CNN, mengutip seorang pejabat AS.
Ketika berada di Israel pada Kamis (31/10/2024), Hochstein dan McGurk bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu; Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer; Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, serta para pejabat senior Israel lainnya, ujar pejabat yang menjadi narasumber itu. Dia menggambarkan pembicaraan tersebut bersifat “substantif” dan “konstruktif.”
Baca Juga: Badan-badan PBB Sebut Situasi di Gaza Utara “Apokaliptik”
Fokus utama dari pertemuan itu, mengamankan gencatan senjata di Lebanon dan meminta Hamas membebaskan para sandera tanpa penundaan, ungkap narasumber, seraya menambahkan, Hochstein dan McGurk “tidak akan merundingkan kedua isu itu secara terbuka.”
Hochstein mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial X pada Jumat (1/11/2024), bahwa laporan yang menyebutkan AS meminta Lebanon mendeklarasikan gencatan senjata sepihak dengan Israel adalah “palsu.”
Baca Juga: Konflik Berkepanjangan di Gaza Ungkap Sikap “Bermuka Dua” Washington di Timur Tengah
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan kepada wartawan dalam sebuah jumpa pers pada Kamis (31/10/2024) bahwa “kemajuan yang bagus” telah dicapai sehubungan dengan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang menurutnya “akan menjadi dasar resolusi diplomatik” bagi konflik di Lebanon.
“Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” kata Blinken. (amr/ xinhua-news.com)
