TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Kerja keras Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri bersama Kabupaten dan Kota serta stakeholder, menunjukkan angka kemiskinan di Provinsi Kepri ada di presentase terendah sejak tahun 2015.
Hal ini berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri di bulan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri saat ini berjumlah 142,50 ribu orang (5,69 persen), berkurang sebanyak 6,4 ribu orang dibandingkan kondisi September 2022 sebesar 148,89 ribu orang (6,03 persen).
Dengan presentase 5,69 persen, Provinsi Kepri menempati posisi keenam jumlah penduduk miskin paling sedikit. Angka tersebut juga jauh di bawah angka rata-rata kemiskinan nasional yang masih berada di angka 9,36 persen.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, menyatakan, penurunan angka kemiskinan ini sebagai hasil kerja keras Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/ kota beserta seluruh stakeholder di Kepri.
“Presentase kemiskinan yang terus turun ini harus kita apresiasi, karena Pemprov Kepri bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota, terus berupaya maksimal melalui berbagai program dan kegiatan, supaya angka kemiskinan bisa terus ditekan,” kata Luki Zaiman di Tanjungpinang, Jumat (28/7/2023).
Beberapa program Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah operasi pasar murah, pemberian insentif, gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI).
Kemudian, program subsidi bunga pinjaman nol persen untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan percepatan belanja pemerintah.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Kepri juga turun di bulan Februari 2023 sebesar 7,61 persen dibanding Agustus 2022 sebesar 8,23 persen.
Secara umum, kebijakan yang diambil Gubernur Ansar menangani pengangguran termasuk di bidang ketenagakerjaan, sudah berada di jalur yang benar. Di satu sisi, kebijakan Gubernur Ansar terus mendorong daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial.
Di sisi lain, stimulus diberikan Gubernur Ansar kepada para pelaku usaha (langsung ataupun tak langsung), agar usaha mereka tetap berjalan dan permintaan terhadap tenaga kerja tetap terjaga.
“Sekarang kita, pemerintah daerah salah satu fokusnya menangani pengangguran dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kepri melalui pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas balai pelatihan kerja yang kita punya,” kata Luki Zaiman.
Luki menyebut, Pemprov Kepri sangat optimis laju pertumbuhan ekonomi secara makro di Kepri dapat terus meningkat dan secara langsung menjamin kesejahteraan untuk masyarakat. (hen)
