BATAM (Kepri.co.id) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XIX/2022 yang dibacakan pada Kamis 15 Juni 2023 oleh Ketua MK, Anwar Usman bahwa sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka, membawa angin segar bagi calon legislatif (caleg).
“Artinya, setiap caleg harus bekerja keras mendapatkan suara terbanyak. Ini fair, memotivasi caleg sama-sama berjuang,” ujar Caleg DPRD Provinsi Kepri Partai Golkar Dapil Batam A (Batuampar, Bengkong, Batam Kota, dan Lubuk Baja), Fisman F Gea kepada wartawan di Nagoya, Senin (19/6/2023).
Menurut Fisman yang juga mantan anggota DPRD Batam ini, putusan MK sudah tepat, dengan proporsional terbuka. Sebab, memberikan peluang bagi semua caleg, tidak sebatas pemilik nomor urut satu
Dalam kata lain, tafsir Fisman, putusan tersebut adalah persaingan terbuka bagi semua caleg. Siapa yang mampu meyakinkan pemilih, maka yang bersangkutan akan menjadi pemenang dalam kontestasi pesta demokrasi ini.
“Pesta demokrasi 2024 kembali bergairah, semua caleg punya peluang yang sama menjadi pemenang,” terang aktivis Lembaga Cegah Korupsi Indonesia (LCKI) Kepri ini.
Masih kata tokoh sentral Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU) Batam ini, sistem proporsional terbuka menjadi ajang pembuktian bahwa yang duduk dan terpilih menjadi perwakilan di legislatif adalah benar-benar pilihan terbaik masyarakat.
Bukan karena keberuntungan mendapatkan nomor urut prioritas. “Ini putusan terbaik, mari kembali berkompetisi secara terbuka, karena keberuntungan ada di tangan kita, bukan di nomor urut,” pungkasnya.
Sementara itu, caleg DPRD Batam Partai Gerindra Dapil Kota Batam 1 (Kecamatan Batam Kota dan Lubukbaja), Mulyadi Nasution, mengaku lega dan berani mengeluarkan uang kampanye.
“Putusan MK kembali memberlakukan proporsional terbuka sudah tepat. Masing-masing caleg walaupun sudah mengeluarkan biaya kampanye, ada peluang duduk jika meraih suara terbanyak,” ujar Mulyadi. (asa)
