YERUSALEM, Kepri.co.id – Xinhua – Partai Likud pimpinan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu pada Sabtu (21/11/2026) mengeluarkan serangkaian syarat untuk bergabung dalam pemerintahan persatuan nasional yang mungkin terbentuk, termasuk komitmen untuk mempertahankan zona keamanan Israel yang ditetapkan selama perang di Jalur Gaza, Lebanon, dan Suriah.
Tuntutan tersebut diuraikan dalam pernyataan posisi resmi Likud saat Partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot mengundang Likud pada Sabtu (21/11/2026), untuk memulai “maraton” perundingan koalisi yang bertujuan membentuk pemerintahan persatuan nasional yang luas.
Yashar mengatakan tim negosiasinya akan “mengupas setiap aspek”, menempuh inisiatif-inisiatif berani, dan mencari terobosan yang dapat mengarah pada pembentukan pemerintahan baru.
Pedoman yang diusulkan Likud juga mencakup pengakuan terhadap Israel sebagai negara-bangsa bagi orang-orang Yahudi, penolakan terhadap pembentukan negara Palestina, serta kesepakatan mengenai status pelajar Yahudi ultra-Ortodoks terkait wajib militer.
Eisenkot, seorang mantan panglima militer, memiliki waktu hingga 6 Desember 2026 untuk membentuk pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga dua pekan yang diberikan oleh presiden.
Pihak oposisi Netanyahu memenangkan 67 dari 120 kursi parlemen dalam pemilihan umum pada 27 Oktober 2026, tetapi mayoritas tersebut mencakup 19 kursi yang dipegang oleh partai-partai Arab, yang dukungannya ditolak oleh beberapa calon mitra koalisi Eisenkot. (hen/ xinhua-news.com)
BERITA TERKAIT:
Benjamin Netanyahu Kalah, Pemimpin Oposisi Israel Eisenkot Resmi Terima Mandat Bentuk Pemerintahan








