TANJUNGPINANG, Kepri.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mulai memperkuat penataan birokrasi melalui penyederhanaan organisasi perangkat daerah (OPD) dan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi.
Walikota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah SH, melantik dan mengambil sumpah/ janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemko Tanjungpinang di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota Tanjungpinang, Jumat (13/11/2026) malam.
Dalam arahannya, Lis menjelaskan, penataan birokrasi tersebut merupakan bagian dari perubahan regulasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Dampaknya, jumlah OPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang mengalami penyederhanaan dari sebelumnya 32 menjadi 26 OPD.
Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar mengurangi jumlah organisasi, melainkan membangun struktur pemerintahan yang lebih efektif, memperjelas pembagian tugas, memperkuat koordinasi, dan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan.
“Yang kita inginkan adalah organisasi yang lebih ringkas, tetapi memiliki daya kerja yang lebih kuat. Bukan sekadar banyak struktur, tetapi mampu menghasilkan kinerja, memberikan pelayanan, dan menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.
Untuk memastikan perubahan tersebut berjalan sesuai tujuan, Lis menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh dalam enam bulan ke depan.
Evaluasi mencakup efektivitas struktur organisasi, kinerja pejabat, koordinasi antar-OPD, hingga pencapaian program pembangunan.
Ia menginginkan penilaian dilakukan berdasarkan hasil kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya sebatas laporan administratif.
“Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana target tercapai, apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih menjadi kendala, dan apa yang harus diperbaiki. Kita inginkan ada hasil yang nyata, bukan sekadar laporan yang terlihat baik di atas kertas,” tegasnya.
Kompetensi Menjadi Dasar Penempatan Pejabat
Mengenai penempatan pejabat, Lis menyampaikan bahwa setiap keputusan telah melalui pertimbangan bersama Wakil Walikota, dengan memperhatikan berbagai masukan serta kemampuan masing-masing aparatur.
Penilaian tidak hanya berpatokan pada pendidikan dan kualifikasi formal. Pengalaman kerja, kemampuan manajerial, kepemimpinan, integritas, komunikasi, serta kemampuan membangun kerja sama juga menjadi pertimbangan.
Ia menekankan pentingnya prinsip the right man on the right place, yakni menempatkan seseorang sesuai kompetensi dan potensi yang dimiliki.
Menurut Lis, keberhasilan organisasi tidak ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan pimpinan, tetapi oleh kemampuan setiap pejabat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada pejabat yang menguasai segala hal. Karena itu, yang kita butuhkan, bagaimana menempatkan orang yang tepat. Sehingga, kelebihan yang dimiliki dapat saling melengkapi. Bukan semata-mata siapa yang paling dekat, tetapi siapa yang paling mampu menjalankan amanah dan memberikan manfaat bagi organisasi,” ungkapnya.
Lis juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan kota tidak mungkin diselesaikan oleh satu OPD saja. Kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, kebersihan, infrastruktur, hingga pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah.
Karena itu, ia meminta para pejabat meninggalkan ego sektoral dan membangun komunikasi lintas organisasi agar program pemerintah berjalan lebih terpadu.
Anggaran harus Memberikan Manfaat Nyata
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Lis meminta setiap kepala OPD lebih cermat menentukan prioritas pembangunan dan menggunakan anggaran secara efisien.
Ia juga mendorong perangkat daerah lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna membuka peluang dukungan anggaran untuk pembangunan Tanjungpinang.
Lis mengingatkan, setiap Rupiah dalam APBD merupakan uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja dan manfaat nyata.
“Setiap Rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Jangan hanya berorientasi pada habisnya anggaran, tetapi berorientasilah pada hasil dan manfaatnya. Saya lebih menghargai inovasi sederhana yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, daripada program besar yang tidak memberikan dampak nyata,” pesannya.
Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, Lis meminta agar segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, bekerja profesional, menjaga integritas, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
Ia menegaskan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Penataan organisasi maupun pergantian pejabat juga bukan sesuatu yang berhenti pada pelantikan, tetapi akan terus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan dan hasil evaluasi kinerja.
“Jabatan boleh berganti, organisasi boleh berubah, tetapi semangat pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat jangan pernah berhenti. Saya berharap seluruh pejabat mampu menunjukkan kinerja terbaik, bekerja solid, dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Berikut Nama Pejabat yang Dilantik
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat yang dipercaya menduduki posisi strategis di lingkungan Pemko Tanjungpinang antara lain:
1. Hendri ST sebagai Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
2. Zulhidayat SHut MM sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.
3. Augus Raja Unggul SSos MPA sebagai Inspektur Daerah.
4. Drs Surjadi MT sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Nadzib Agus Setia Budi SPd sebagai Camat Tanjungpinang Timur.
6. Amalia Susanti SSTP MM sebagai Camat Tanjungpinang Barat.
7. Roni Syaputra SH MH sebagai Camat Bukit Bestari.
Melalui penyederhanaan organisasi dan penempatan pejabat berbasis kompetensi ini, Pemko Tanjungpinang diharapkan mampu membangun birokrasi yang lebih lincah, solid, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (devi)
BERITA TERKAIT:
Wako Lis Darmansyah Terima Penghargaan Nasional atas Komitmen Pelestarian Bahasa Melayu
WaliKota Lis Darmansyah Ajak GOW jadi Kekuatan Ekonomi Perempuan Tanjungpinang
