Penulis: Dr H Amirudin MPA
Direktur Eksekutif Archipelago Natuna Research Center (ANRC)
INDONESIA senantiasa membanggakan diri sebagai negara kepulauan, merajut ribuan pulau dari Miangas hingga Rote, dari Sabang sampai Merauke.
Laut kerap diromantisasi sebagai pemersatu, bukan pemisah. Namun, dalam praksis pembangunan, identitas maritim ini kerap membentur realitas pahit.
Kita mengakui takdir geografis sebagai negara kepulauan, tetapi nalar pembangunan dan postur anggaran kita sering kali masih terjebak pada bias daratan (kontinental).
Membangun jalan tol di hamparan daratan tentu menghadirkan tantangan yang jauh berbeda dengan menghubungkan gugus pulau yang disekat ombak. Konsekuensi logis dari disparitas geografis ini adalah membengkaknya biaya ekonomi, sosial, dan administratif.
Menyelenggarakan pelayanan publik di daerah kepulauan, menuntut ongkos berlipat ganda sebuah realitas yang sayangnya belum memperoleh tempat proporsional dalam arsitektur kebijakan fiskal nasional.
Di sinilah Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menemukan urgensinya. RUU ini bukan sebatas urusan administratif, melainkan gugatan fundamental atas keadilan distributif: sudahkah negara hadir secara adil bagi warganya yang bermukim di wilayah perairan?
Bagi Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pertanyaan tersebut melampaui perdebatan akademis. Ini adalah ironi keseharian. Bayangkan dua kabupaten dengan populasi sepadan; satu di daratan, satu lagi terserak di belasan pulau.
Pendekatan “kesetaraan” anggaran berbasis jumlah penduduk atau luas wilayah darat menjadi tidak relevan. Menuntut pemerintah daerah kepulauan memberikan standar pelayanan publik yang sama dengan dana yang seragam, sementara mereka harus menanggung “biaya geografis” (logistik laut, pelabuhan, transportasi antarpulau) yang jauh lebih masif, adalah sebuah sesat pikir.
Dalam kondisi asimetris, kesetaraan perlakuan justru melahirkan ketidakadilan baru. Daerah kepulauan membutuhkan intervensi afirmatif.
Gagasan Dana Khusus Kepulauan yang terangkum dalam RUU tersebut, menawarkan secercah harapan. Ini adalah instrumen korektif terhadap ketimpangan pembiayaan.
Luas wilayah laut, jumlah pulau berpenghuni, jarak antarpulau, hingga tingkat keterisolasian mutlak dijadikan variabel perhitungan alokasi. Namun, kita patut waspada. Jangan sampai pengakuan atas karakteristik kepulauan ini, berhenti sebagai frasa pemanis dalam konsiderans undang-undang, sementara formula anggarannya tetap elusif.
RUU ini harus merumuskan prinsip alokasi dan mekanisme pendanaan yang presisi, transparan, dan terukur. Natuna tidak sekadar menuntut tambahan kucuran dana, melainkan menuntut kepastian, beban geografisnya diakui secara legal dalam sistem keuangan negara.
Eksistensi Natuna menjadi semakin kompleks, karena posisinya sebagai etalase perbatasan dan episentrum geopolitik. Ada beban ganda yang dipikul: mengatasi tantangan konektivitas khas kepulauan sekaligus menjaga kedaulatan di beranda terdepan republik.
Masyarakat perbatasan tidak boleh direduksi perannya sekadar menjadi “sabuk pengaman” atau penjaga patok wilayah.
Kehadiran negara tidak cukup dikonfirmasi melalui kehadiran pangkalan militer atau patroli aparat. Kedaulatan yang sejati harus termanifestasi dalam wujud kesejahteraan warga, kualitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang bermartabat.
Tragedi terbesar sebuah daerah, ketika masyarakat lokal hanya menjadi penonton di lumbung kekayaannya sendiri. Natuna menyimpan potensi perikanan dan cadangan energi yang melimpah. Namun, kekayaan alam tidak akan berbuah kesejahteraan, tanpa desain ekosistem ekonomi yang terintegrasi.
Laut adalah urat nadi konektivitas. Kesuksesan pembangunan daerah kepulauan tidak bisa diukur dari berapa kilometer aspal yang dituang, melainkan dari seberapa efisien pelabuhan beroperasi, seberapa terjangkau biaya logistik antarpulau, dan seberapa besar nilai tambah ekonomi yang mengalir ke kantong nelayan setempat.
RUU Daerah Kepulauan adalah momentum strategis, membongkar paradigma pembangunan kita. Publik mulai dari nelayan, akademisi, hingga elite politik daerah harus mengawal perumusan undang-undang ini, agar tidak direduksi menjadi aturan normatif yang impoten di lapangan.
Keadilan tidak pernah tuntas hanya lewat pengakuan di atas kertas. Kedaulatan negara kepulauan tidak dibangun sekadar dengan menyatukan pulau-pulau di dalam peta, melainkan dengan memastikan denyut kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh mereka yang hidup menetap di ujung-ujung karang Nusantara. ***
*) Semua isi opini ini tanggung jawab penulis, bukan sikap redaksi.
