BEIJING (Kepri.co.id – Xinhua) – Pernyataan lancang Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi mengenai Taiwan bukanlah sekadar gertakan yang tidak bertanggung jawab, tetapi merupakan peringatan keras bahwa bayang-bayang militerisme Jepang sedang dibangkitkan kembali.
Pernyataan terang-terangan Takaichi tentang kemungkinan keterlibatan militer di Selat Taiwan bukanlah ocehan sesaat, melainkan gejala terbaru dari sebuah proyek politik yang berupaya menarik Jepang kembali ke jalur yang berbahaya.
Proses kebangkitan politik Takaichi terjadi di tanah beracun revisionisme sejarah. Mulai dari meragukan Pernyataan Murayama, yang dianggap sebagai puncak permintaan maaf Jepang atas kesalahannya sebelum dan selama Perang Dunia II, hingga menyangkal Pembantaian Nanjing dan mengagungkan simbol-simbol militerisme, dia bersekutu dengan faksi-faksi yang menolak mengakui agresi masa lalu Jepang.
Pandangan semacam itu, membuatnya tidak mengindahkan sejarah modern yang mendalam dan penuh luka yang membentuk masalah Taiwan, buta terhadap kejahatan yang dilakukan Jepang selama masa kolonial di Taiwan, dan sama sekali mengabaikan tekad teguh 1,4 miliar rakyat China untuk menentang segala campur tangan eksternal.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kebangkitan pemikiran militerisme. Didukung oleh faksi-faksi revisionisme yang bermimpi memulihkan “kejayaan” kekaisaran, Takaichi bergegas memperluas ambisi militer Jepang: mendorong peningkatan luar biasa pengeluaran pertahanan dan melonggarkan pembatasan ekspor senjata.
Sinyal baru-baru ini, untuk mempertimbangkan peninjauan kembali prinsip-prinsip nonnuklir Jepang yang telah lama diadopsi adalah upaya yang tentunya bertujuan untuk memperluas jejak militer negara itu hingga jauh melampaui pembatasan pascaperang.
Dengan mengaitkan kebangkitan militerisme ini dengan masalah Taiwan, Takaichi menunjukkan niatnya yang paling berbahaya, yakni menggunakan masalah Taiwan sebagai dalih untuk membenarkan perubahan strategis Jepang.
Oleh karena itu, retorika provokatifnya bukan hanya penghinaan terhadap kedaulatan China, tetapi juga merupakan taktik terkalkulasi untuk mengubah identitas keamanan Jepang dan menormalkan ekspansi militer.
Jalan ini berbahaya. Menghidupkan kembali militerisme dengan kedok retorika yang dibuat-buat seperti “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” berisiko mengakhiri perdamaian yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Asia Timur dan menjerumuskan Jepang ke dalam konflik yang diciptakannya sendiri.
Jepang harus menolak dorongan berbahaya ini. Membiarkan fantasi militerisme mendikte kebijakan adalah kunci untuk menimbulkan ketidakstabilan regional dan pada akhirnya akan menghancurkan negara itu sendiri. (hen/ xinhua-news.com)
BERITA TERKAIT:
Mantan Anggota Unit Perang Kuman Jepang Kembali ke China Menguak Kejahatan Perang
Mantan Anggota Unit Perang Kuman Jepang Ungkap Kejahatan Perang di China
Xi Sebut Hubungan China-Jepang Berada dalam Periode Krusial untuk Peningkatan dan Pengembangan
