TEHERAN (Kepri.co.id – Xinhua) – Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, mengatakan, perjanjian baru-baru ini tentang dimulainya kembali kerja sama dengan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak dapat lagi dijadikan dasar bagi kolaborasi bilateral.
Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari Teheran. (XHTV)
Berbicara dalam konferensi pers, Araghchi menyebut, penerapan mekanisme snapback telah “mengubah keadaan,” seraya menambahkan, “Kita menghadapi situasi baru,” menurut Kantor Berita Mahasiswa Iran (Iranian Students’ News Agency/ ISNA).
Pada September 2025 lalu, Iran dan Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/ IAEA) mencapai kesepakatan di Kairo, mengenai kerangka kerja sama baru untuk mengatasi masalah keamanan dan keselamatan Iran.
Kesepakatan ini dicapai setelah Teheran menangguhkan kerja samanya dengan IAEA pada akhir Juni 2025, menyusul serangan Israel-Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya dan pembunuhan sejumlah ilmuwan nuklir Iran.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, setiap inspeksi IAEA akan memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Araghchi menekankan bahwa “perjanjian Kairo tidak dapat lagi menjadi dasar kerja sama kami dengan badan tersebut.”
Dia mengatakan tidak ada alasan yang “dibenarkan” untuk menerapkan mekanisme snapback, seraya memperingatkan, hal itu hanya akan semakin memperumit negosiasi dan menghambat upaya diplomatik.
Ditegaskan Araghchi, Iran telah menunjukkan dalam praktiknya bahwa mereka tidak berupaya mengembangkan senjata nuklir atau menciptakan konflik atau meningkatkan ketegangan, serta menegaskan kembali, diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak, untuk menyelesaikan masalah nuklir.
Prancis, Inggris, dan Jerman, yang secara kolektif dikenal sebagai E3, mengaktifkan mekanisme snapback pada Agustus 2025 lalu, yang menyebabkan PBB menerapkan kembali sanksi terhadap Iran setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang keringanan sanksi pada September 2025. (hen/ xinhua-news.com)
