JENEWA (Kepri.co.id – Xinhua) – Kehancuran ekonomi yang parah mencengkeram Wilayah Palestina yang diduduki, pascaoperasi militer Israel di Gaza. Demikian disampaikan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dalam laporan yang dirilis, Kamis (12/9/2024).
Laporan tersebut menyoroti skala kehancuran ekonomi yang mengejutkan dan penurunan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, jauh melampaui dampak dari seluruh konfrontasi militer sebelumnya tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021.
Baca Juga: Para Menlu Negara-negara Arab Desak Penarikan Penuh Israel dari Gaza
Tekanan inflasi disertai melonjaknya angka pengangguran dan anjloknya pendapatan, membuat keluarga-keluarga Palestina menjadi sangat miskin.
Menurut laporan itu, operasi militer tersebut mengakibatkan korban jiwa, kondisi telantar, dan kerusakan infrastruktur dalam skala yang belum pernah dicapai sebelumnya.
Hingga awal tahun 2024, antara 80 hingga 96 persen aset pertanian Gaza telah hancur, melumpuhkan kapasitas produksi pangan di wilayah itu dan memperburuk tingkat kerawanan pangan yang sudah tinggi.
Baca Juga: Warga Gaza yang Kelaparan Antre Panjang Dapatkan Bantuan Makanan yang Terbatas
Kehancuran tersebut juga menghantam sektor swasta, dengan 82 persen bisnis, penggerak utama ekonomi Gaza, rusak atau hancur.
Produk Domestik Bruto (PDB) Gaza anjlok 81 persen pada kuartal terakhir tahun 2023, yang menyebabkan kontraksi 22 persen untuk tahun tersebut secara keseluruhan.
Hingga pertengahan tahun 2024, ekonomi Gaza telah menyusut menjadi kurang dari seperenam dari level tahun 2022, kata laporan itu.
Baca Juga: Netanyahu Ragu Soal Kesepakatan Pembebasan Sandera, Bersumpah Pertahankan Kehadiran Israel di Gaza
Kondisi pasar tenaga kerja di Tepi Barat telah memburuk secara signifikan, dengan total 306.000 pekerjaan telah hilang, mendorong tingkat pengangguran di Tepi Barat dari 12,9 persen sebelum konflik menjadi 32 persen.
Situasi di Gaza sangat buruk, dengan dua pertiga pekerjaan sebelum pecahnya perang hilang per Januari 2024, ungkap laporan tersebut.
Laporan itu juga menyebutkan, kemiskinan telah meluas dan terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum Oktober 2023, 80 persen populasi Gaza bergantung pada bantuan internasional.
Baca Juga: Warga Gaza Yang Terluka, Hadapi Kondisi Mengancam Jiwa di Tengah Kekurangan Obat dan Bahan Bakar
Saat ini, kemiskinan berdampak terhadap hampir seluruh penduduk Gaza dan meningkat pesat di Tepi Barat.
Stabilitas fiskal pemerintah Palestina berada di bawah tekanan yang sangat besar, sehingga mengancam kemampuannya untuk berfungsi secara efektif dan menyediakan layanan-layanan esensial.
Kapasitas fiskal pemerintah telah terkikis oleh pertumbuhan PDB yang lambat, pemotongan pendapatan oleh Israel, dan penurunan tajam dalam hal bantuan internasional, papar laporan tersebut.
Baca Juga: Peneliti Palestina Sebut Peran Mediasi AS Dalam Gencatan Senjata Gaza Diragukan
UNCTAD menekankan dalam laporan itu, pendudukan yang berkepanjangan merupakan hambatan ekonomi utama bagi pembangunan berkelanjutan karena pembatasan terhadap investasi, mobilitas tenaga kerja, dan perdagangan yang dilakukan.
Badan perdagangan dan pembangunan PBB tersebut, menyerukan penyusunan rencana pemulihan yang komprehensif untuk wilayah Palestina yang diduduki, peningkatan bantuan dan dukungan internasional, pencairan pendapatan yang ditahan, dan pencabutan blokade di Gaza. (hen/ xinhua-news.com)
