TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri bersama Pemprov Kepri dan instansi terkait, mengembangkan Command Center Maritime (CCM) sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor kelautan.
Pengembangan ini diungkapkan Kejati Kepri, Rudi Margono, dalam rapat koordinasi di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Jumat (29/12/2023).
Rudi Margono menekankan, pentingnya sinergi pemangku kepentingan di sektor kelautan, untuk optimalisasi PNBP dan peningkatan layanan kepada masyarakat.
“Kita bersinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan, terkait optimalisasi PNBP di sektor kelautan dan pelabuhan, serta pelayanan terhadap masyarakat dalam sisi yang belum maksimal,” kata Rudi Margono.
Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad, menyoroti urgensi CCM menjaga kelestarian laut dan mendukung pengawasan kelautan. Ia mengapresiasi inovasi Kejati Kepri, dan menandaskan pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk keberhasilan CCM.
“Berbagai inovasi yang dihadirkan Kejati Kepri ini, sangat membantu penyelenggaraan pemerintah yang baik. Saya sepakat optimalisasi PNBP di sektor kelautan, sangat dibutuhkan Kepri,” kata Gubernur Ansar.
Kehadiran CCM akan dimanfaatkan memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting penegakan hukum dan pengawasan kelautan.
Sistem ini akan melibatkan kerja sama dengan berbagai instansi seperti Kanwil Bea Cukai Kepri, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang dan Batam, Pelindo Tanjungpinang, dan lainnya.
Wakil Kajati Kepri, Rini Hartatie, mengungkapkan, optimalisasi PNBP akan dilakukan melalui audit rutin di pelabuhan, investigasi atas indikasi penyalahgunaan, peningkatan transparansi tarif biaya sandar, pelatihan regulasi PNBP, penggunaan teknologi untuk digitalisasi pengelolaan PNBP, dan kerja sama lintas sektoral meningkatkan efisiensi.
CCM diharapkan dapat menjadi model penegakan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di seluruh Indonesia, mengingat posisi strategis Provinsi Kepri sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini.
Dalam rapat tersebut, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas meningkatkan sinergitas penegakan hukum dan mendorong peningkatan pendapatan negara di bidang kemaritiman. (hen)
