BATAM (Kepri.co.id) – Presiden Jokowi menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menghadiri Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi (TKD tahun anggaran 2024 ini. Sejumlah meteri yang hadir antara lain seperti Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
Selain itu, para Kementerian/ Lembaga turut hadir secara luring dan pejabat daerah seperti Gubernur dan Walikota secara daring (online).
Pada kesempatan pertama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan, penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2024 akan dilaksanakan melalui proses digitalisasi.
“Ini sudah kita laksanakan mulai dari proses penganggaran sampai penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik,” ujar Sri Mulyani.
Proses digitalisasi ini secara otomatis memangkas birokrasi pengesahan DIPA, dari yang semula 12 tahap menjadi empat tahap.
Terobosan ini disambut baik Presiden RI, Joko Widodo.
Meski demikian, ada beberapa hal yang disorot betul oleh orang nomor satu di Indonesia itu.
Pertama, presiden yang akrab disapa Jokowi menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang disiplin, teliti, dan tepat sasaran.
Kemudian, ia ingin seluruh Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah selalu bersikap transparan, akuntabel, serta berhati-hati dalam penggunaan anggaran agar meminimalisir penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, Jokowi memerintahkan jajarannya melaksanakan realisasi anggaran sesegera mungkin di bulan pertama tahun 2024.
“(Bulan) Januari segera dimulai realisasi anggarannya. Secepat-cepatnya. Karena sampai saat ini penyerapan anggaran pemerintah pusat baru 74 persen dan pemerintah daerah 64 persen. Jadi, lakukan belanja sesegera mungkin di awal tahun,” tegas Jokowi.
Terkait instruksi tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pihaknya akan menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk memulai proses realisasi anggaran di awal tahun 2024 mendatang.
Sebelumnya, total pagu anggaran tahun 2024 yang telah diresmikan Komisi VI DPR RI sebesar Rp2,66 triliun, dengan target penerimaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp2,13 triliun.
Angka tersebut naik sebesar 19,55 persen dari target penerimaan PNBP tahun 2023 senilai Rp1,78 triliun, dengan total pagu anggaran Rp2,07 triliun.
“Bulan Desember ini sudah harus mulai disiapkan, agar bulan Januari 2024 anggaran BP Batam sudah bisa direalisasikan,” kata Rudi.
Ia melanjutkan, alokasi anggaran tersebut masih akan difokuskan pada pekerja-pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan. Seperti pembangunan infrastruktur jalan di Batam dan Pelabuhan Batuampar.
Selain itu, penyelesaian permasalahan distribusi air minum di Kota Batam dengan pembangunan WTP baru dan peremajaan pipa-pipa baru, juga menjadi fokus dan atensi BP Batam di tahun 2024.
“Intinya, apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2023 akan kita lanjutkan di tahun 2024. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik, sehingga semua kebutuhan masyarakat Kota Batam dapat terpenuhi,” pungkas Rudi. (rud)
