Tipu-Tipu Oknum PNS Diduga Tutupi Tindak Pidana Korupsi

Ketua Government Watch Kepri, Yusril Koto dan Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Batam. (F. dok yusril)

BATAM (Kepri.co.id) – Ketua Kepri Government Watch, Yusril menduga oknum pegawai negeri sipil (PNS) Pemko Batam, MJS alias JS melakukan tipu-tipu menutupi tindak pidana korupsi (tipikor).

Yusril membeberkan, berdasarkan data yang dimilikinya atas audit laporan keuangan pengelola Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2016 sampai 2018 tertanggal 31 Juli 2019, oknum MJS alias JS menarik tunai dana royalti Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP) Gedung Pusat Promosi se-Sumatera (sekarang berubah nama menjadi Gedung MPP) tahun 2014 – 2015 total sebesar Rp1,4 miliar.

Ketua Kepri Government Watch, Yusril. (F. dok yusril)

“Hingga kini, entah ke mana rimba uang tersebut. Saya minta, penyidik melakukan penegakan hukum atas dugaan tipikor ini supaya terang benderang. Saya menduga oknum tersebut, melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara,” ujar Yusril kepada wartawan di Ruko Grand BSI Batam Centre, Senin (28/3/2022).

BACA JUGA:   Sembilan KK Bergeser ke Hunian Sementara, Total Bergeser Sudah 83 KK

Dari rekening koran BPP Nomor 10-60-30000-1 pada bank daerah dan sampai pemeriksaan atas Laporan Keuangan pengelola Gedung MPP, tahun 2016 sampai dengan 2018, kata Yusril sambil membolak-balik dokumen yang dimilikinya, oknum MJS alias JS belum dapat dimintai pertanggungjawaban yang telah menarik dana Rp210 juta, dengan perincian:13/09/2016 Rp30 juta; 27/09/2016 Rp40 juta; 27/09/2016 Rp10 juta; 31/10/2016 Rp30 juta; 21/12/2016 Rp80 juta; dan 28/12/2016 Rp20 juta.

Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pengelola Gedung MPP tertanggal 31 Juli 2019, kata Yusril, oknum MJS alias JS telah dihubungi dan menyatakan dapat membuktikan setoran kepada BP Batam dan Pemko Batam.

BACA JUGA:   PT PLN Batam Siagakan Petugas 24 Jam, Jaga Keandalan Listrik Saat Ramadan

“Akan tetapi, sampai berakhirnya pemeriksaan, belum dapat membuktikannya. Bahkan, saya pernah membuat sayembara berhadiah mobil kepada MJS alias JS, jika bisa membuktikan dana royalti yang ditarik tunai olehnya telah disetor ke rekening BP Batam dan Pemko Batam,” aku Yusril serius.

Pemeriksaan terhadap rekening koran BPP tahun 2014 dan 2015, masih Yusril, juga dilakukan untuk memastikan BPP telah membagi royalti sesuai yang disepakati dan seluruhnya telah ditransfer kepada masing-masing pihak yang berhak, pada periode tersebut.

Ternyata, kata Yusril, berdasarkan data audit yang dipegangnya, oknum MJS alias JS melakukan penarikan tunai royalti BPP dengan angka fantastis total sebesar Rp1,2 miliar, dengan perincian: 10/07/2014 Rp59,2 juta; 14/07/2014 Rp495,2 juta; 16/07/2014 Rp383,2 juta; 26/03/2015 Rp122,6 juta; 12/03/2015 Rp158,4 juta; dan 16/07/2015 Rp47,4 juta.

BACA JUGA:   Mitigasi Risiko Disrupsi Ekonomi, BP Kirim 38 Pegawai Pelatihan Teknis SMKU

“Penarikan tunai Rp382,2 juta dan Rp122,6 juta tersebut, merupakan persentase dari royalti yang harus diterima BP Batam belum disetor oknum MJS alias JS, namun belum disetornya,” ujar Yusril.

Yusril menegaskan, penyidik perlu mengungkap kembali kasus ini, agar bukti yang dimilikinya atas dugaan tipu-tipu oknum MJS alias JS, untuk membantu penyidik membuka kasus ini menjadi terang.

Sebagai civil society di non government organitation (NGO) Kepri Government Watch, kata Yusril, turut ambil bagian yang diatur undang-undang (UU) untuk mengontrol pemerintahan supaya tidak menyimpang. (amr)