DPRD Puncak Jaya Studi Banding Optimalisasi PAD ke DPRD Batam

Ketua DPRD Batam, Nuryanto SH MH menerima studi banding DPRD Puncak Jaya, Provinsi Papua di DPRD Batam, Kamis (26/10/2023). (F. amr)

BATAM (Kepri.co.id) – DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua studi banding optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) ke DPRD Batam, Kamis (26/10/2023).

Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Zakaria Telenggen bersama Wakil Ketua I Miren Kogoya serta Wakil Ketua II Yoranius Wonda ini, disambut Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto SH MH bersama Anggota Komisi II, Leo Anggara Saputra SH.

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kabupaten Puncak Jaya ingin belajar banyak soal pengelolaan Pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Batam, yang nantinya bisa menjadi bahan referensi untuk bisa diterapkan di Puncak Jaya.

“Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas penerimaan yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu semuanya. Kehadiran kami di sini, melihat dan mengetahui langsung pengelolan pendapatan asli daerah Batam,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Zakaria Telenggen.

Diakui Zakaria, perkembangan Kota Batam sudah sangat maju pesat. Salah satunya, sistem perpajakan yang ada di sejumlah tempat telah menerapkan pola-pola elektronik.

Sementara di kota asalnya, masih sangat sulit untuk diterapkan.

“Oleh karena itu, kehadiran kami di sini sangat tepat, guna menyerap dan belajar banyak terkait ini semua,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, menyambut baik kunjungan kerja yang 30 Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya.

Pihaknya mengatakan, letak Kota Batam yang sangat strategis memberikan nilai tambah. Mengingat, berdekatan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Sehingga, Kota Batam yang tidak memiliki sumber daya alam dan hanya mengandalkan sektor Industri dan pariwisata ini, memanfaatkan geografis tersebut untuk terus maju dan berkembang.

“Batam ini memang bukan daerah penghasil produksi. tetapi kami lebih banyak kepada jasa dan industri,” ujar Cak Nur, sapaan Nuryanto.

Batam, lanjut Cak Nur, kini lebih dikenal sebagai destinasi pariwisata selain Bali dan Jakarta. Walhasil, hal ini juga memberi nilai positif.

“Pemungutan retribusi baik pajak dan lainnya, memang sudah dilakukan secara digital. Sejauh ini sudah berjalan baik,” ungkap Cak Nur.

Sebagaimana diketahui, APBD Kota Batam tahun 2023 mencapai Rp3,2 triliun. Separo dari APBD itu, bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

“Meningkatkan PAD, tentu akan meningkatkan pembangunan di Kota Batam,” ujar Cak Nur. (amr)