Kemenko Perekonomian Jadikan KPBPB Batam Sebagai Model KPBPB Lainnya di Indonesi
BATAM (Kepri.co.id) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, menyelenggarakan focus group discussion (FGD) di Hotel Aston Nagoya City, Kamis (23/11/2023).
FGD membahas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, menjadikan KPBPB Batam sebagai model bagi KPBPB lainnya di Indonesia.
Dalam FGD terkait pengelolaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) ini, Kemenko Perekonomian melalui Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan, Kartika Listriana, mengakui, KPBPB Batam jauh lebih maju dibandingkan Bintan, Karimun, maupun Tanjungpinang.
Ia menyebut, hal ini tak terlepas dari upaya seluruh pihak. Tak terkecuali BP Batam, sebagai pengelola kawasan.
Mengingat, daerah yang telah ditetapkan sebagai KPBPB merupakan bagian dari KSN.
Di mana, penataan ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.
“KPBPB yang ada harus saling berkolaborasi dan bersinergi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kami melihat, pengelolaan KPBPB Batam cukup berhasil,” ujar Kartika dalam pemaparan singkatnya.
Ia berharap, peran BP Batam mengelola kawasan dapat menjadi contoh bagi pihak lainnya.
Sehingga, KPBPB diharapkan dapat menyumbangkan nilai tambah ekonomi pada lingkup regional maupun nasional.
“Forum ini juga bertujuan, membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan dukungan infrastruktur demi kemajuan KPBPB,” tambahnya.
Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis, Fesly Abadi Paranoan, bersyukur atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat.
Sebagai pengelola KPBPB Batam yang merupakan bagian dari KSN, lanjut Fesly, BP Batam diminta berbagi pengalaman. Baik yang berkaitan dengan pengelolaan hingga strategi dalam menghadapi tantangan kawasan ke depan.
Apalagi, tujuan FGD tersebut membahas secara detail rencana penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) untuk KSN.
Di mana, salah satu ruang lingkup pembahasan mengenai aspek kelembagaan.
“Perjalanan perkembangan KPBPB Batam cukup panjang. Pemerintah melihat pengelolaan Batam cukup berhasil dengan success story yang ada. Hal ini pula yang menjadi contoh bagi KPBPB lain,” ungkap Fesly.
Ia berharap, hasil FGD ini dapat mengakomodasi permasalahan dalam pengelolaan kawasan ke depan.
“Dengan harapan, agar kelembagaan BP Batam dan permasalahan yang ada sekarang dapat diakomodir dalam Perpres yang akan disahkan nanti,” pungkasnya. (rud)
