TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI), Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro menjumpai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Adi, Prihantara membahas pembangunan Pengadilan Militer di Batam.
Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro dalam audiensi ini, didampingi Wakil Babinkum Brigjen TNI Dr Rokhmat, Kolonel Laut (H) Dr Ali, serta Kolonel CHK (K) Dr Sri Widiastuti.
Petermuan digelar di Ruang Kerja Sekda Lantai 3 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (26/10/2023).
Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro menegaskan, kunjungannya ke Kepri penugasan dari Panglima TNI, Laksamana TNI H Yudo Margono SE MM CSFA untuk bertemu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, guna pembahasan awal peningkatan status kantor Pengadilan Militer di Kepri.
Dikatakan Laksamana TNI H. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A., seiring peningkatan status Lantamal IV Tanjungpinang menjadi Koarmada I, tentu terjadi penambahan pasukan signifikan yang berkonsentrasi di Batam dan Tanjungpinang. Penambahan ini, akan berbanding lurus dengan pelanggaran yang akan dilakukan para prajurit.
“Oleh karena itu, arahan Panglima agar status Pengadilan Militer yang sebelumnya di Tanjungpinang yang berbentuk unit pelaksana tugas (UPT), dinaikan statusnya menjadi Pengadilan Militer,” jelas Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro.
Gedung UPT saat ini, masih Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, berada persis di sebelah Makam Pahlawan Tanjungpinang yang dipimpin prajurit berpangkat mayor. Dengan peningkatan status nanti, Pengadilan Militer akan dipimpin berpangkat kolonel.
Sebelumnya, ungkap Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, telah bertemu dengan BP Batam guna mendapatkan kepastian hibah lahan pembangunan Pengadilan Militer di Kepri.
“Untuk pembangunan rencananya di Batam dengan lahan yang akan diberikan BP Batam. Oleh karena itu, kami mohon ada kontribusi dan kolaborasi dari Pemprov Kepri, agar Pengadilan Militer yang direncanakan bisa segara dibangun dan digunakan,” harapnya.
Sementara itu, Sekdaprov Adi menyambut baik peningkatan status Pengadilan Militer untuk penegakan hukum di Kepri, dan Pemprov Kepri siap berkolaborasi membantu dari segi anggaran dan lainnya.
“Yang penting lahannya clean and clear dulu. Terkait anggaran, kami siap membantu. Apalagi, TNI garda terdepan penjaga perbatasan. Untuk anggaran belum di tahun 2024, karena beban anggaran sangat banyak untuk penyelenggaraan Pilkada. Mungkin di atas tahun 2024,” jelasnya. (hen)
