Opini  

Mengejar Kaki Lima di Masa Efisiensi Buat Bertahan di Tengah Hutang, Akankah Pemko Tanjungpinang Bisa Berbenah?

Mengejar Kaki Lima di Masa Efisiensi Buat Bertahan di Tengah Hutang, Akankah Pemko Tanjungpinang Bisa Berbenah?
Aktivitas perdagangan kebutuhan sehari-hari di salah satu pasar di Kota Tanjungpinang, Sabtu (26/4/2025). (F. dev)

Ramai pasar pagi ini ya, ibu beli apa? Begitu saya ditanya ketika ketemu teman dan ia sedang memilih terong di jajaran semen pejalan kaki, trotoar kawasan Bintan Center Kilometer (Km) 9 Tanjungpinang.

*) Penulis: Devi Yanti Nur
Ketua SMSI Tanjungpinang

HEH, kakak, iya kak, biasalah Sabtu, kami masak untuk keluarga, mau nyambal terong. Katanya seulas senyum merah pun merekah. “Samalah saya juga, mau buat sambal juga, eh, kok tak belanja ke dalam, dek! tanya saya lagi.

“Tadi dah dari dalam kak, beli ikan, dan lainnya. Ini kelupaan, malas masuk lagi, lagian sini murah dan segar, kalau keburu saya di sini saja,” katanya.

Barisan pedagang di atas trotoar ini memang tambah ramai, mulai dari ujung putaran naga hingga ujung masuk. Ini baru di barisan depan ruko, depan masuk pasar sendiri juga demikian. Tambah enak kita ke pasar banyak pilihan, agaknya pasar jongkok ini pindahan dari lorong Gambir atau pasar pelantar KUD atau pedagang/ petani dari Kabupaten Bintan.

Jika dihitung ratusan pedagang di pasar jongkok ini, semua hasil tani dan kebun mereka. Memudahkan memang, bagi kami kaum ibu dan warga Tanjungpinang, di akhir Minggu atau kadang yang telat belanja pagi, mereka juga ada yang sampai siang.

Namun, kok sekarang sepi, mendekatlah saya ke pedagang pinggir jalan di atas mobil serta kisaran kios pasar ruko. Bu, tidak dibolehkan lagi jualan di trotoar ditertibkan Minggu lalu, sementara ya di halaman ruko, kata pedagang setengah baya sambil memasukkan cabe hijau pesanan saya ke dalam plastik belanja.

Oh, iya pak, pak de tak bayar kali, sewa lapak makanya diusir. Celetuk saya ringan. “Akh, siapa bilang, Bu. Kawan-kawan ini bayar kok ke pemilik ruko, bahkan ada Rp600 ribu per bulan. Ini hanya jualan tok, setengah hari tak pakai kabel lampu dan lain-lain, yang penting sampah habis jualan dibereskan.

“Kalau depan toko atau ruko bolehlah pak dipunggut di atas trotoar. Siapa yang punggut? Kok ke pemilik ruko juga, sudah di luar area mereka lho pak de. Pemerintah daerah tak mungkin, pejalan kaki tak mungkin. Sebab, itu trotoar milik pejalan kaki. Developer kawasan Bintan Center, akh tak mungkin,” teruslah saya bicara depan pak de yang juga terpelonggo dan sesekali iya mengiyakan.

“Sek sini, cabeku pak de, ini uangnya,” makasih Yo! ujarku terus berlalu.

Tak henti di sana, akhirnya saya bertemu salah seorang pejabat Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sesekali sambil salaman halal bihalal, saya tanya kok sepi pasar jongkok bang, siapa yang nertibkan. Dia bilang penataan dan ada lokasi yang akan aman, nyaman buat pedagang serta bagi pembeli juga.

Jawaban ini masih klise, tak jelas betul pemaparannya. Tak berapa lama, lewatlah Sang Walikota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah SH, yang senyum khasnya selalu artis zaman dulu. Apa kabarmu, katanya singkat.

“Masih jadi rakyat pak, sukses ya pak!” sambil berjabatan tangan, ia melebarkan senyum lagi dan mengisap rokok kretek di jari kanan.

“Pak Wali,” ujarku, kapan pedagang pasar jongkok di trotoar ditertibkan, kok tak ada informasi, itu langganan saya dah tak jualan lagi, tanyaku bersayap.

Nah ini, yuk kita sekalian ke sana. Lis Darmansyah mengajak ku dan teman-teman langsung ke Pasar Bintan Center. Ia masuk ke mobil dan kami pun terbawa.
Sesampai di pasar, kami turun mulai dari sudut pasar deretan kantor Polsek hingga ke kawasan pasar baru di tengah bundaran.

“Jangan capek ya, hitung-hitung kita olahraga. Nah, coba kita cek jumlah mereka,” ujar Lis. Lalu, orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang itu, memanggil stafnya, mungkin ini adalah Dinas Pasar atau sebagainya tak tahu juga.

“Berapa total jumlah pedagang? Ayo jawab detail,” kata beliau lagi.

Agak kurang data, staf tadi memanggil bagian Polisi Pamong Praja (PP) untuk menghitung. Wah ratusan pak, lupa hitung detail kemarin.

Lis terus berjalan. Ok, sekarang kita fokus ke situasi pasar. Menjamurnya pedagang ini saat Ramadan lalu dan memang banyak yang suka, serta banyak juga mengeluh kehadiran pedagang, bagi kami ini sebuah problem dan kita cari solusi terbaik.

“Mereka ternyata tidak gratis, mereka membayar iuran juga. Tapi, iurannya tak masuk ke kas daerah, hanya dikutip per orangan. Bahkan. pemilik ruko, di sini ada tantangannya,” kata Lis.

Kalkulasipun berjalan, dan proses pemantauan ini diharapkan semua menjadi baik. Jika ratusan pedagang ini bayarannya pasti rutin, maka besar juga pemasukan. Kemudian, ditata agar lebih rapi dan tidak menggangu pejalan kaki. Sedangkan lokasi, pun trotoar dan tempat kendali buka tutup parit ketika hujan.

“Semua masukan kami terima, mungkin setelah ditata pedagang ini juga bisa berjualan dengan tenang dan lebih murah, dari tarif mereka bayar biasa Rp600 ribu per bulan. Jadi, mungkin kisaran di bawah itu. Tapi, restribusinya masuk ke pendapatan daerah,” ujar Lis.

Strategi dan penambahan pendapatan asli daerah (PAD) ini, salah satu di antara banyak jalan untuk mengurangi defisit menasional Pemko Tanjungpinang memiliki angka Rp238 miliar, include tunda bayar Rp70 miliar, sementara APBD Rp1,1 triliun ini, sebuah beban namun meski dijalankan.

“Saya tak mau masyarakat Tanjungpinang dan saya juga asli tempatan, merasa lebih sulit di tengah defisit ini. Kami bekerja keras, setiap hari rapat untuk mencari tambahan dan melaksanakan program pembangunan,” kata Lis mengungkap.

“Banyak jalan yang hancur, persoalan lampu jalan, pembangunan sekolah, tunjangan pendidik, pekerja informal dan bahkan RT/RW, gaji honorer, dan belanja kebutuhan internal pemerintah. “Ini semua berat bagi kami. Tapi, syukur kita serentak se-Indonesia. Masih cukup baik kerja sama dinas dan masyarakat Tanjungpinang,” katanya.

Di sela pertemuan audiensi bersama rekan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tanjungpinang tanggal 25 April 2025 lalu, Lis Darmansyah juga kembali mengajak para media, agar selalu memberikan masukan dan publikasi yang sehat, agar tidak tendensius menyalahkan bahkan menyudutkan kerja pemerintah, dalam hal ini Pemko Tanjungpinang.

“Saya paham pedagang kaki lima itu bagian pelaku ekonomi. Bukan itu saja, mereka juga saudara kita. Sama seperti kita saat ini adek beradek. Kita sering jumpa satu kampung, Tanjungpinang ini kecil semua dekat, tapi saling bantu, saling mencari kebaikan. Mungkin ini yang disebut sinergi. Bantuan kawan-kawan semua, membuat saya dan dinas-dinas bisa menjadi semangat menata Tanjungpinang lebih baik,” katanya.

“Jadi, memang mengejar pemasukan di tengah defisit dari sisi restribusi, pajak, sewa-menyewa aset, atau penciutan tunjangan bahkan trik lainnya sedang berjalan. Kita bisa lewati ini bersama, agar semua membaik,” katanya.

Saat ini, semua kita hadir di tengah kekurangan. Tapi, bukan kekurangan ini menghambat kita berkarya. Sabar ikhlas dan kerja keras, serta masukan semua masyarakat, dukungan masyarakat ini membuat lapang.

Ibarat kata, Kota Tanjungpinang ini mirip dengan keluarga sederhana, di mana anaknya semua sekolah tinggi dengan biaya besar, maka sang ibu dan ayah–dalam hal ini Walikota mencoba pengiritan, menekan hutang rumah tangga. Yok mangan ora mangan kito ngumpul, makan tak makan yang penting bersama, atau makanlah seadanya. ***

**) Semua isi Opini ini tanggung jawab penulis.

Exit mobile version