PBB (Kepri.co.id – Xinhua) – Badan-badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah berupaya mendapatkan jaminan keselamatan dari Israel, karena eskalasi konflik, disertai pemblokiran bantuan, telah secara signifikan menghambat pengiriman bantuan ke Gaza.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ OCHA) pada Jumat (21/3/2025), mengungkapkan, PBB tengah mencari jaminan konkret mengenai keselamatan staf dan operasional di Gaza, menyusul tewasnya enam personelnya dan beberapa lainnya terluka pekan ini, termasuk dalam serangan yang menargetkan target yang jelas-jelas merupakan kompleks PBB.
Baca Juga: Jumlah Korban Tewas Akibat Serangan Udara Israel di Gaza, Sejak Selasa Lampaui 590 Orang
“Kami menuntut jawaban atas nama para personel tersebut, dan bagi mereka yang melanjutkan pekerjaan,” kata Tom Fletcher, wakil sekretaris jenderal untuk urusan kemanusiaan PBB, Rabu (19/3/2025).
OCHA mengungkapkan, penutupan perlintasan perbatasan Gaza selama 20 hari untuk memblokir masuknya bantuan berdampak sangat buruk, bagi orang-orang yang sudah mengalami kehancuran dan penderitaan.
Baca Juga: Usulan Trump “Ambil Alih Kepemilikan Gaza”, Picu Perlawanan dan Kecaman Warga Palestina
“Setiap hari yang berlalu semakin mengikis kemajuan yang telah dicapai oleh PBB dan mitra kemanusiaan kami, selama enam pekan pertama gencatan senjata,” menurut kantor PBB tersebut. “OCHA memperingatkan, operasi kemanusiaan kini sangat terhambat oleh konflik. Warga sipil, termasuk pekerja kemanusiaan, dan aset sipil telah diserang.”
OCHA memperingatkan, dengan terus berlanjutnya serangan di seluruh Jalur Gaza, meningkatnya jumlah korban yang mengalami cidera trauma juga semakin menambah tekanan pada sistem perawatan kesehatan yang sudah hancur.
Mitra kemanusiaan PBB memperkirakan, lebih dari 120.000 warga Palestina terpaksa kembali mengungsi pekan ini, didorong meningkatnya serangan dan perintah evakuasi baru Israel di seluruh Gaza, kata OCHA. “Itu setara sekitar 6 persen dari populasi yang selamat.”
Baca Juga: Negara-negara Arab Tolak Upaya Relokasi Warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat
Perintah evakuasi baru yang mencakup sejumlah area di Gaza utara dikeluarkan pada Jumat (21/3/2025) menyusul laporan-laporan terkait peluncuran roket oleh kelompok bersenjata Palestina.
Di Tepi Barat, OCHA mengungkapkan, survei cepat mengenai hambatan-hambatan pergerakan di wilayah yang diduduki tersebut, menunjukkan adanya hampir 850 pos pemeriksaan, gerbang, dan penghalang fisik lainnya, jumlah tertinggi yang pernah tercatat dalam seluruh studi yang telah dilakukan selama dua dekade terakhir.
“Hanya dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, tiga puluh lebih hambatan pergerakan baru telah didirikan, sebagian besarnya menyusul pengumuman gencatan senjata Gaza pada pertengahan Januari,” kata OCHA. “Gerbang jalan menyumbang sepertiga dari semua hambatan, dan sebagian besarnya kerap kali ditutup.”
Baca Juga: Tim Penjinak Bom Palestina Mulai Netralkan Bahan Peledak Milik Israel di Gaza
Philippe Lazzarini, komisaris jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA), mengatakan, Jumat (21/3/2025), menandai 60 hari sejak Israel memulai operasi militer di Kamp Jenin di Tepi Barat.
Dia menuturkan, operasi militer berskala besar seperti itu tidak bisa menjadi norma baru di Tepi Barat. Tren meningkatnya kekerasan yang dimulai sebelum 7 Oktober 2023 harus dihentikan. (amr/ xinhua-news.com)
