Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026

JAKARTA, Kepri.co.id – Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Kontribusi tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan, perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar mampu mengikuti dinamika ekonomi digital.

Dari total penerimaan tersebut, PPN PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp46,36 triliun. Selanjutnya, Pajak SIPP menyumbang Rp6,02 triliun, pajak transaksi fintech sebesar Rp5,5 triliun, dan pajak transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 triliun.

Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran dengan total penerimaan mencapai Rp46,36 triliun.

Sementara itu, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp2,23 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.

Untuk sektor fintech, penerimaan pajak mencapai Rp5,5 triliun. Kontribusinya berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman dari wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.

Adapun penerimaan Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun, yang terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun.

Bimo menyampaikan, penguatan ekosistem perpajakan digital menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan perkembangan ekonomi digital turut memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.

Menurutnya, DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam.

Melalui upaya tersebut, DJP berharap tercipta sistem perpajakan yang adaptif, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh pelaku usaha, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Informasi lebih lanjut mengenai PPN produk digital luar negeri, termasuk daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut, dapat diakses melalui laman resmi DJP di www.pajak.go.id/id/pajakdigital. (asa)

BERITA TERKAIT:

DJP Kepri Gandeng 210 SMP di Batam, Siapkan Kurikulum Literasi dan Inklusi Perpajakan Sejak Dini

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp58,75 Triliun hingga September 2026

DJP Gandeng 38 Administrasi Pajak, Perkuat Kepastian bagi Dunia Usaha

Pemerintah Mulai Terapkan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri

DJP Uji Coba Pendekatan Kepatuhan Kolaboratif Bersama PERTAMINA dan BUMN Strategis

 

Exit mobile version