BATAM (Kepri.co.id) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang juga Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, membuka Indonesia Development Forum (IDF) Tahun 2023 di Radisson Golf & Convention Centre Kota Batam, Kepri dari 18 sampai 19 Desember 2023.
Kegiatan mengangkat tema “Advancing Blue Economy Innovation and Collaboration“. Pemilihan tema ini, diharapkan akan memunculkan ide, terobosan, dan gagasan dalam pembangunan ekonomi biru dalam menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang bernilai tinggi yang akan bisa menyejahterakan masyarakat pesisir, tanpa mengesampingkan aspek berkelanjutan.
Suharso menyampaikan, proyeksi nilai tambah ekonomi berbasis perairan atau ekonomi biru akan mencapai 30 triliun dolar AS pada 2030 nanti. Mengingat strategisnya posisi wilayah perairan Indonesia yang menjadi penghubung lalu lintas perairan internasional, melalui tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia.
“Tiga wilayah tersebut di antaranya Natuna, Selat Malaka, Teluk Cendrawasih, dan Selat Capalulu,” jelas Suharso Monoarfa.
Masih kata Suharso, apabila potensi-potensi ini dioptimalkan, ekonomi biru akan dapat meningkatkan efektivitas dengan memberikan perlindungan habitat dan biodiversitas.
“Di antaranya 20 persen penurunan gas rumah kaca, menciptakan sekitar 12 juta lapangan kerja pada 2030 mendatang, serta keuntungan investasi laut berkelanjutan yang mencapai 15,5 triliun dolar AS,” paparnya.
Meski begitu, ada tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan ekonomi biru di berbagai aspek. Karenanya, Kementerian PPN/ Bappenas menyusun Indonesia Blue Economy Roadmap Edisi II untuk pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif, melalui empat pilar utama.
“Pertama, mengamankan laut yang sehat, tangguh, dan produktif. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan. Ketiga, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung secara keseluruhan,” ungkap Suharso.
Ia menambahkan, memasuki Indonesia Development Forum 2023 atau edisi kelima tahun ini, Kementerian PPN/ Bappenas meluncurkan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kepri untuk pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan, serta pemerataan antar kabupaten/ kota.
Adapun rangkaian kegiatannya sendiri meliputi, Road to Indonesia Development Forum 2023 di Biak Numfor Papua pada 25 dan 26 November 2023 yang dilaksanakan mendukung Sail Teluk Cendrawasih 2023.
Puncaknya, dilaksanakan di Kota Batam, Kepri yang menampilkan International Lecture, Special Session terkait 6 Blue Agendas.
“Di mana sesi kegiatannya adalah marketplace pelaku usaha/ startup ekonomi biru, pemerintah, LSM, mitra pembangunan, BUMN, serta kunjungan kerja ke industri galangan kapal sebagai salah satu industri ekonomi biru berteknologi tinggi. Termasuk kunjungan ke Kepri Coral sebagai contoh pariwisata bahari berkelanjutan,” urainya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, sebagai provinsi kepulauan, Provinsi Kepri sangat tepat dijadikan pusat pelaksanaan IDF Tahun 2023. Apalagi, Kepri memang memiliki potensi teritorial kelautan yang terbentang sangat luas.
“Bahkan, luas wilayah laut kita yang hampir 96 persen dengan luas daratan plus minus yang hanya kurang lebih 4 persen. Karenanya, potensi maritim dan keluatan yang sangat luas ini, harus bisa memberikan nilai tambah, sekaligus menjadi lokomotif utama perekonomian ke depan,” ujar Ansar.
Kepri sendiri sambung Ansar, terus berupaya memanfaatkan potensi kelautan dan kemaritiman yang sangat besar.
Di mana, tidak lagi hanya terbatas pada pemanfaatan laut dari sisi pemanfaatan sumber daya ikan semata, tapi Kepri terus bertranformasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis kelauatan.
“Di antaranya, pengembangan potensi pariwisata, termasuk di dalamnya ada kawasan ekonomi khusus pariwisata dan halal wisata di Pulau Penyengat, Tanjungpinang. Juga ada industri berbasis maritim yang saat ini jumlahnya mencapai 256 industri dan tersebar di tujuh kabupaten/ kota di Kepri,” kata Ansar.
Pemerintah Provinsi Kepri, tambah Ansar, senantiasa berkolaborasi bersama pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/ kota dalam pengembangan potensi kemaritiman, khususnya dalam pemenuhan konektivitas antar wilayah. Seperti pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, dan juga pembangunan jembatan Batam-Bintan.
“Termasuk di dalamnya, pembangunan highway integrated Batam-Bintan-Tanjungpinang, yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam dan Pulau Bintan,” tegasnya. (hen)
