ANAMBAS (Kepri.co.id) – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mendorong perusahaan dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam mendukung pembangunan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) 2027. Hal itu disampaikan, saat memimpin rapat silaturahmi dan koordinasi terkait PPM 2027 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Jumat (18/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Aneng didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar SH MM. Ia menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai program perusahaan selama pelaksanaannya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
“Selagi itu sesuai aturan yang berlaku, pasti kita dukung semua. Sebaliknya, kami dari pemerintah daerah sangat berharap KKKS bisa mendukung kami” ujar Aneng.
Menurut Aneng, dukungan perusahaan dibutuhkan karena kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Ia menyebut, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas berada di kisaran Rp29 miliar. Angka tersebut, kata dia, masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Indonesia.
Karena itu, pemerintah daerah berharap aktivitas perusahaan di Anambas, membuka ruang lebih luas bagi masyarakat setempat. Salah satunya melalui keterlibatan kontraktor dan subkontraktor lokal dalam kegiatan perusahaan.
Langkah tersebut, dinilai dapat memperluas manfaat keberadaan industri di daerah. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha lokal diharapkan dapat membantu mengurangi sebagian beban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.
Aneng juga menyinggung posisi Anambas sebagai daerah yang memiliki sumber daya minyak dan gas (migas). Menurutnya, keberadaan sumber daya tersebut, perlu diikuti manfaat yang lebih luas bagi pembangunan dan masyarakat.
“Saya ingin pembangunan Anambas itu, kita merasa memiliki bersama-sama untuk membangun Anambas. Mungkin semua merasa memiliki Anambas. Kenapa? Di sini sumber minyaknya, sumber gasnya. Maka yang besar harapan kami, ayo bantu kami mengurangi beban-beban kami Pemerintah Daerah” katanya.
PPM 2027 DIARAHKAN PADA KEBUTUHAN MASYARAKAT
Dalam rapat itu, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR), yang selama ini telah mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Aneng menilai dukungan tersebut memiliki arti bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, ia berharap program yang diberikan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Program perlu diwujudkan, dipelihara, serta memberikan manfaat secara berkelanjutan.
“CSR-CSR yang dibangun ke Pemerintah Anambas, bukan kami dari pemerintah daerah tidak berterima kasih. Kami sangat berterima kasih,” ujarnya.
Salah satu usulan yang dibahas ialah pembangunan rumah adat sebagai tempat kegiatan dan kelembagaan adat masyarakat Melayu Anambas. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan adat sekaligus memperkuat keberadaan lembaga adat di daerah.
Dalam rapat disampaikan bahwa dari tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, Anambas dan Natuna disebut sebagai daerah yang belum memiliki rumah atau kantor adat sebagai tempat kegiatan adat.
Bupati kemudian meminta pembangunan rumah adat menjadi salah satu prioritas dalam berbagai proposal yang diajukan kepada perusahaan. Menurutnya, kebutuhan tersebut perlu mendapat perhatian, karena selama sekitar 18 tahun berdiri sebagai kabupaten, Anambas belum memiliki rumah adat sebagai wadah kegiatan adat dan kebudayaan masyarakat.
Selain rumah adat, rapat membahas dukungan terhadap pengembangan dan keberlanjutan Dekranasda. Program tersebut, tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik dan revitalisasi. Pemerintah daerah membahas pola kerja sama, agar Dekranasda dapat berkembang secara mandiri dan komersial, termasuk melalui pendampingan konsultan independen.
Sejumlah program pembangunan lain untuk tahun anggaran 2027, masih dalam proses penganggaran. Program tersebut, telah masuk dalam tahapan program and budgeting atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
PENYESUAIAN PROGRAM DAN KAPASITAS PERUSAHAAN
Dalam pembahasan PPM 2027, kesiapan perusahaan membantu masyarakat Anambas turut menjadi perhatian. Dukungan akan disesuaikan dengan kemampuan, kapasitas, ketentuan, serta anggaran masing-masing perusahaan.
Sejumlah usulan akan dibicarakan kembali bersama SKK Migas, termasuk kemungkinan penyesuaian atau realokasi anggaran. Pembahasan tersebut diperlukan, karena anggaran perusahaan untuk 2027 telah melalui tahapan penganggaran.
Untuk usulan pembangunan yang membutuhkan anggaran sekitar Rp4 miliar, terdapat beberapa alternatif pelaksanaan yang dibahas. Program tersebut dapat dikaji melalui skema multi-years atau dikolaborasikan dengan pihak lain, dengan tetap mempertimbangkan aturan dan kemampuan anggaran.
Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan ruang yang layak bagi anak-anak untuk bermain dan berkegiatan. Halaman kantor yang selama ini menjadi tempat anak-anak berkumpul, dinilai belum menjadi ruang bermain yang ideal.
Karena itu, penyediaan ruang bermain yang lebih layak dan sehat turut masuk dalam pembahasan dukungan PPM. Pemerintah daerah berharap, program yang dipilih perusahaan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk bagi generasi muda.
Melalui rapat tersebut, Aneng kembali menegaskan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas,berkolaborasi dengan perusahaan dan seluruh pihak. Kolaborasi itu, diarahkan agar berjalan sesuai aturan, mempertimbangkan kapasitas masing-masing pihak, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. (LS)
BERITA TERKAIT:
Di Tengah Ledakan AI, Jurnalis Anambas Didorong Perkuat Verifikasi Informasi Migas
KONI Anambas Bentuk Panitia Rakerkab 2026, Agendakan Audiensi dengan Pemda dan SKK Migas
SKK Migas dan KKKS Wilayah Kepri Dukung Pembentukan Forum TJSLP di Kepulauan Anambas
Medco E&P Hadirkan Festival Permainan Rakyat, Wariskan Budaya Anambas kepada Generasi Muda
