JAKARTA (Kepri.co.id – Xinhua) – Utang luar negeri Indonesia tumbuh 5,1 persen secara tahunan (year on year/ yoy) menjadi 427,5 miliar Dolar AS (1 Dolar AS = Rp16.392) pada akhir Januari 2025, meningkat dari 4,2 persen (yoy) pada Desember 2024. Demikian diumumkan Bank Indonesia pada Senin (17/3/2025).
“Pertumbuhan utang luar negeri ini dipengaruhi oleh sektor publik, yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso.
Baca Juga: ADB Perkirakan Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5 Persen Tahun 2024 dan 2025
Utang luar negeri pemerintah meningkat 5,3 persen (yoy) menjadi 204,8 miliar Dolar AS, meningkat dari pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada Desember 2024.
Peningkatan ini, didorong oleh aliran masuk modal asing yang lebih tinggi untuk surat berharga negara (SBN) internasional, yang menunjukkan kuatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Sementara itu, utang luar negeri sektor swasta mencapai 194,4 miliar Dolar AS, terkontraksi 1,7 persen (yoy), tingkat yang sama seperti pada Desember 2024.
Penurunan ini terutama disebabkan kontraksi di sektor korporasi keuangan, yang mencatat kontraksi lebih dalam sebesar 2,3 persen (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 1,0 persen pada bulan sebelumnya.
Baca Juga: Cadangan Devisa Indonesia Turun jadi 136,2 Miliar Dolar AS pada April 2024
Bank Indonesia menekankan, struktur utang luar negeri Indonesia masih sehat, dengan rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,3 persen pada Januari 2025, turun dari 30,5 persen pada Desember 2024.
Selain itu, 84,7 persen dari total utang luar negeri merupakan utang jangka panjang, yang mencerminkan pengelolaan utang yang bijaksana.
Baca Juga: Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City Mesin Ekonomi Baru Indonesia
Bank Indonesia menegaskan kembali komitmennya, mengoptimalkan peran utang luar negeri dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sembari terus berkoordinasi erat dengan pemerintah untuk memantau perkembangan utang luar negeri dan meminimalisasi risiko terhadap stabilitas ekonomi. (amr/ xinhua-news.com)
