TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov (Kepri) di bawah kepemimpinan Gubernur H Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina, secara proaktif terus melahirkan berbagai program dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat Kepri.
Sejak awal menjabat sebagai kepala daerah di tahun 2021, Ansar menjadikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kepri sebagai prioritas utama.
Baca Juga: Gubernur Ansar Buka Hati Jenguk Nenek Renta Sakit di Belakangpadang
Ukuran pembangunan sebuah daerah sendiri, termasuk di Provinsi Kepri, diukur melalui indikator makro ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesempatan kerja. Dari sisi ekonomi Kepri, pada triwulan IV 2021 tumbuh 3,43 persen (yoy) sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat, serta kegiatan dunia usaha.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepri tercatat naik Rp47.439,27 miliar (ADHK) atau tumbuh sebesar 5,27 persen (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,97 persen (yoy).
Selanjutnya, pada triwulan IV 2021 didorong akselerasi pada komponen utama yakni konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan net ekspor. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 0,46 persen (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,72 persen (yoy), sejalan dengan membaiknya permintaan masyarakat.
Di sisi lain, berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS Kepri. Inflasi Kepri yang diukur dari dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, mengalami inflasi year on year (yoy) pada Desember 2022 sebesar 5,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,29.
Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,05 pada Desember 2021 menjadi 113,29 pada Desember 2022.
Angka tersebut menempatkan Kepri di peringkat ketiga inflasi terendah se-Sumatera, setelah Bangka Belitung dan Lampung (y.o.y) di Desember 2022.
Adapun tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepri pada Agustus 2022, kembali turun dibandingkan bulan Agustus tahun sebelumnya. Bahkan, penurunan TPT di Kepri pada periode tersebut, yang terbesar secara nasional yakni 1,68 persen poin, dari 9,91 persen pada Agustus 2021 menjadi 8,23 persen di Agustus 2022.
Penurunan TPT tersebut, dipengaruhi pemulihan ekonomi yang terus digesa dan membaik, kebijakan program pemerintah, serta pandemi Covid-19 yang melandai. Ditandai dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 15,8 ribu orang menjadi 103,7 ribu orang, dari 1,259 juta orang angkatan kerja pada Agustus 2022 dibanding tahun sebelumnya.
“Semua program dan kebijakan yang dilakukan Gubernur dan Wakil Wagub Kepri, semuanya untuk kepentingan masyarakat Kepri. Semua program tentu outputnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini, hasil kerja Pemprov Kepri bisa kita lihat. Baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, sisi iflasi, dan lainnya,” kata Asisten II Pemprov Kepri, Luki Zaiman di Tanjungpinang, Senin (16/1/2023).
Kebijakan Pemprov Kepri yang sangat membantu masyarakat selama masa pandemi Covid-19, berupa bantuan tunai untuk masyarakat. Pemprov Kepri mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan tunai bagi masyarakat tidak mampu, yang terkena Virus Covid-19 dan yang meninggal dunia akibat Virus Covid-19.
Besaran bantuan tunai yang diberikan adalah Rp1 juta untuk keluarga tidak mampu yang terkena Covid-19, dan Rp3 juta bagi anggota keluarga yang meninggal akibat Covid-19.
Selain itu, Pemprov Kepri juga secara rutin menyerahkan bantuan bagi posyandu di seluruh Provinsi Kepri. Hal itu dilakukan, untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar masyarakat terutama ibu dan anak bisa dilakukan secara optimal.
Ditambah lagi, kata Luki, adanya bantuan insentif untuk RT/RW, bantuan operasional posyandu, serta bantuan transportasi laut siswa tahun anggaran 2022 yang dilakukan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang. Termasuk ketika kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Gubernur Ansar memberikan bantuan serupa di Palmatak, Tarempa, dan Jemaja.
Nilai yang diterima masing-masing RT dan RW sebesar Rp1,2 juta. Kemudian bantuan operasional posyandu senilai Rp5 juta dan bantuan transportasi laut siswa dengan total untuk Kota Batam sebesar Rp1,3 miliar.
Bantuan Modal UMKM, Bunga Ditanggung Pemprov Kepri
Tidak sampai di stu, untuk mendongkrak perekonomian Kepri, Pemprov Kepri berupaya menguatkan dan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.
Untuk program ini, Pemprov Kepri melakukan kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), berupa pemberian pinjaman lunak bagi para pelaku UMKM tanpa bunga (bunga 0%). Adapun bunga pinjaman yang seharusnya jadi tanggung jawab debitor, ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Kepri.
Detail skema kredit yang diberikan adalah kredit modal kerja maupun investasi bagi pelaku UMKM, dengan plafon maksimal sebesar Rp20 juta. Bunga yang dikenakan kepada debitur murni 0 (nol) persen, di mana debitur mendapat subsidi bunga dari Pemprov Kepri. Dengan jangka waktu kredit yang diberikan selama 24 bulan.
“Program pinjaman UMKM dengan bunga 0 persen ini, memang ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, kita bekerja sama dengan Bank Riau Kepri yang sekarang menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Harapan kita bisa membantu usaha kecil yang ingin bangkit, setelah terpuruk karena pandemi,” jelas Luki.
Luki juga menyayangkan, ketika mendengar ada komentar masyarakat yang mengatakan, Pemprov Kepri kurang perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, bagaimanapun juga Luki bisa memakluminya, karana komentar dari masyarakat juga bisa dilihat dari latar belakang sosial, pendidikan, dan sebagainya.
“Komentar-komentar miring itu biasa. Itu karena ketidaktahuan mereka. Makanya, kita harus rajin memberikan informasi-informasi dan edukasi seperti ini kepada masyarakat,” terang Luki.
Di sisi lain, lanjut Luki, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kepri tahun 2022 mencapai 76,46 persen, meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,79 persen.
Peningkatan IPM Kepri tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Bakhan secara nasional, peningkatan IPM 2022 terjadi di seluruh provinsi Kepri mempertahankan posisinya di urutan keempat terbaik nasional setelah DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Bahkan Kepri menempati posisi pertama dengan IKM tertinggi se-Sumatera.
Selanjutnya, untuk perlindungan masyarakat, Gubernur Ansar telah mendorong keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kepri. Pemprov Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan yang berkapasitas di bawah 5 GT di Provinsi Kepri.
Dalam usulan asuransi nelayan kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri, ahun 2023 terdapat 34.418 orang nelayan menerima BPJS Ketenagakerjaan. Pembiayaan asuransi nelayan akan dilakukan dengan blended budgeting sebesar masing-masing 50 persen, antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/ kota.
Tidak hanya dari sisi infrastruktur dan ekonomi, Ansar juga menaruh perhatian terhadap penguatan akhlak masyarakat, melalui program mubaligh hinterland. Program itu terbukti berhasil, dengan banyaknya warga kawasan pesisir yang bermukim di daerah terluar Kepri, sangat mengharapkan program mubaligh hinterland yang digagas Gubernur Kepri berlanjut. “Program yang dirasa sangat mumpuni mencegah degradasi akhlak,” ujar Luki.
Perhatian Ansar untuk masyarakat pesisir juga dibuktikan dengan program Kepri terang yang menghidupi pulau-pulau hinterland. Sedikitnya, 5.034 rumah tangga (RT) kurang mampu yang ada di Kepri, akhirnya bisa menikmati listrik sejak tahun 2021. Ketersediaan listrik yang memadai, ujar Ansar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mendongkrak perekonomian dan sumber daya manusia (SDM) di Kepri.
Adapun jumlah sebaran di setiap kabupaten dan kota, masing-masing di Kabupaten Natuna berjumlah 261 RT dan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebabyak 1.081 RT. Dari dana corporate social and responsibility (CSR) perusahaan tambang, untuk Kabupaten Lingga sebanyak 1.563 RT, Kabupaten Karimun sebanyak 850 RT.
Baca Juga: Pulang Kunker dari Lingga, Ansar Langsung Tinjau Pembangunan Masjid Penyengat
Kemudian dari dana CSR PT PLN (Persero) sebanyak 510 RT. Realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2022 di Provinsi Kepri total mencapai 1.448 rumah tangga (RT), dengan perincian menggunakan dana APBD Kepri sebanyak 605 RT.
Masing-masing untuk Kabupaten Natuna 125 RT, Kabupaten Bintan 69 RT, Kabupaten Karimun 270 RT, Tanjungpinang 81 RT, dan Batam 60 RT. Sedangkan realisasi dari dana APBN di Provinsi Kepri sebanyak 631 RT, masing-masing Kabupaten Natuna 126 RT, Kabupaten Bintan 86 RT, Kabupaten Karimun 81 RT, Kabupaten Lingga 205 RT, dan Batam 133 RT.
Selanjutnya bantuan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) wilayah Kepri, yang beroperasi di Batam sebanyak 212 RT.
Masyarakat hinterland yang juga didominasi Suku Laut tidak luput dari perhatian Ansar Ahmad. Sebanyak 200 rumah warga Suku Laut di Kabupaten Lingga, Kepri bakal dibangun Pemprov Kepri.
Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemprov Kepri mengeluarkan anggaran sebesar Rp6 miliar. Hampir sebagian besar rumah Suku Laut di Kabupaten Lingga akan direhabilitasi total, hanya sebagian kecil direhabilitasi ringan. Seperti perbaikan atap atau dinding rumah rusak.
Pembangunan rumah Suku Laut di Kabupaten Lingga, menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur menyasar seluruh elemen masyarakat perkotaan hingga kawasan pesisir. Salah satunya Suku Laut, yang sejak zaman dahulu mendiami perairan, khususnya di wilayah Provinsi Kepri.
Kebijakan kerakyatan lainnya yang dicurahkan Ansar Ahmad adalah pembangunan rumah singgah bagi warga Kepri di Batam dan Jakarta. Rumah singgah di Batam, difungsikan untuk masyarakat dari kabupaten dan kota lainnya yang mendapatkan rujukan ke rumah sakit di Batam. Sementara rumah singgah di Jakarta, bermanfaat bagi warga Kepri yang sedang menjalani pengobatan di Jakarta.
Bangunan yang terdiri dari empat lantai, ini dirancang mampu menampung 40 orang. Tahun ini, Pemprov Kepri akan melengkapi setiap kamar dengan fasilitas tempat tidur, lemari, dan lain-lain. Termasuk juga akan disediakan fasilitas lift untuk memudahkan orang naik turun antar lantai.
“Sekali lagi kita sampaikan, seluruh kebijakan dan program tersebut adalah kebijakan dan program yang diambil Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan H Ansar Ahmad dan Hj Marlin. Adanya statemen kebijakan Pemerintah yang mengatakan tidak pro kepada rakyat, semestinya bisa lebih bijaklah diutarakan. Kedepankan data, fakta, dan statistik. Cari tahu dulu. Akan lebih bijak jika memberikan dukungan penuh kepada Pemprov Kepri untuk terus bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat Kepri,” tutup Luki. (asa)
