Batam  

Sampaikan Tanggapan Ranperda APBD 2024, Optimalkan PAD dengan Sistem Digitalisasi

Sekda Kota Batam, Jefridin atas nama Walikota Batam menyampaikan tanggapan Ranperda APBD 2024 pada rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (13/9/2023). (F. amr)

BATAM (Kepri.co.id) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan sistem digitalisasi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin menyampaikan tanggapan Walikota Batam atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2024 melalui rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (13/9/2023).

Dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah sudah diatur Perwako Nomor 257 tahun 2022 tentang pelaksanaan transaksi non tunai.

Pemko Batam juga melakukan peningkatan pengawasan terhadap objek pajak, sesuai peraturan perundang–undangan dalam upaya meningkatkan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah.

“Pemko Batam juga melakukan relaksasi pajak daerah, pembayaran pajak daerah secara mudah, murah, dan efisien dengan meluncurkan Sarana Informasi Bis Interaksi Pajak (Si Bijak) yang dapat membantu proses percepatan pembayaran pajak oleh masyarakat,” tuturnya.

Arah kebijakan pembangunan pada APBD Kota Batam tahun anggaran 2024, telah disejalankan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Pemko Batam dalam menyusun APBD Kota Batam tahun anggaran 2024, telah mengedepankan program kegiatan untuk kepentingan masyarakat.

Juga membantu usaha mikro dan koperasi, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam telah mengalokasikan anggaran, untuk peningkatan kunjungan wisatawan.

Antara lain melalui even-even budaya dan pariwisata yang berskala nasional dan internasional, untuk peningkatan PAD Kota Batam.

“Terkait penyusunan anggaran belanja pada APBD Kota Batam telah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada RKPD, KUA/PPAS sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya. (amr)