TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperkuat tata kelola data untuk mendorong pembangunan berbasis bukti, melalui sinergi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda).
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Manajemen dan Tata Kelola Data Tahap I yang digelar di Ruang Rapat Sekda, Lantai 3 Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Rabu (10/6/2025). Rapat ini menghadirkan paparan utama dari Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati dan Kepala Dinas Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi.
Dalam struktur pelaksanaan program Satu Data Indonesia (SDI) di daerah, Bappeda berperan sebagai koordinator Sekretariat SDI, Diskominfo sebagai walidata, dan BPS sebagai pembina data.
Margaretha menekankan pentingnya peran pembina data untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Kepri yang stabil – mencapai 5,16% pada triwulan I-2025 – serta capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,89, sebagai bukti bahwa data berkualitas sangat dibutuhkan.
”Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah pondasi utama kebijakan publik yang efektif,” tegas Margaretha.
Sejak 2023 hingga pertengahan 2025, BPS Kepri telah mengeluarkan 98 rekomendasi kegiatan statistik sektoral dan berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari kategori ”Cukup” (1,90) menjadi ”Baik” (2,61) pada tahun 2024.
Berbagai inisiatif pun terus didorong, seperti pelatihan statistik bagi aparatur sipil negara (ASN), coaching clinic penyusunan standar data, serta program magang ”Melur Berseri”. Selain itu, BPS juga mengembangkan program Desa Cinta Statistik dan Tamadun Desa, yang mendukung visi pembangunan nasional dari desa.
Margaretha juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:
- Pembinaan statistik sektoral berbasis evaluasi EPSS,
- Penguatan indikator pembangunan,
- Kolaborasi berkelanjutan antara BPS dan pemerintah daerah,
- Pendekatan pembinaan adaptif seperti workshop dan mentoring.
”SDI bukan hanya soal data. Ini soal masa depan pembangunan daerah yang terukur, transparan, dan tepat sasaran,” tutupnya.
Sementara itu, Hendri Kurniadi menjelaskan, Diskominfo sebagai walidata terus mendorong integrasi statistik sektoral melalui sistem SIPD e-Walidata. Hingga akhir 2024, telah dihimpun 4.229 dataset, dengan 4.207 di antaranya telah diverifikasi dan 301 dipublikasikan di Portal Satu Data Kepri (https://satudata.kepriprov.go.id), yang kini terhubung dengan portal SDI nasional.
”Kami menjembatani produsen data dan pembina data, memastikan standar mutu melalui pelatihan teknis seperti metadata, GSBPM, hingga penjaminan kualitas data,” ujar Hendri.
Namun, ia mengakui sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM), perbedaan standar antar instansi, hingga lemahnya sinergi lintas sektor. Untuk itu, Pemprov Kepri mendorong lima langkah strategis:
- Penguatan kelembagaan statistik daerah,
- Peningkatan literasi statistik ASN dan masyarakat,
- Kolaborasi lintas instansi yang konsisten,
- Adopsi teknologi mutakhir termasuk big data,
- Evaluasi regulasi agar sejalan dengan kebijakan nasional.
”Ke depan, Pemprov Kepri berkomitmen memperkuat integrasi data lintas instansi dan mendorong pemanfaatan teknologi untuk tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkualitas. Ini penting untuk kebijakan publik yang efisien dan berdampak nyata,” pungkas Hendri. (amr)
