TNI-Polri Pakai Pendekatan Lembut dan Keras

Kapolri Jenderal Listy Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono disambut hangat prajurit TNI-Polri di Papua, Senin (9/1/2023).

PAPUA (Kepri.co.id) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, TNI-Polri akan bersinergi mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembangunan di Papua.

TNI-Polri, kata Sigit, sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu dilakukan, demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Papua.

Baca Juga: Kapolri dan Panglima TNI Disematkan Baret Merah Kopassus

Setelah ada proses koordinasi tersebut, Sigit menyebut, peran dari TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan maksimal.

“TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik,” kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1/2023).

Pengarahan Panglima TNI dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri yang bertugas di Papua, Senin (9/1/2023).

Adapun kebijakan Pemerintah terkait program prioritas di Papua, di antaranya pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.

Sementara itu major project di antaranya, pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) pengembangan bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

BACA JUGA:   Seniman Singapura dan Malaysia Tampil di Pekan Kebudayaan Daerah Kepri

Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni soft approach dan hard approach. Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan, dan sumber daya manusia.

“Sehingga, terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan,” ujar Sigit di hadapan prajurit TNI-Polri.

Meski begitu, Sigit menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan hard approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.

Baca Juga: Pesan Kapolri kepada 1.028 Taruna: Sinergisitas TNI-Polri akan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Politik

“Terkait gangguan kamtibmas, ada beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus melakukan serangan. Sehingga, berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Kita harus melakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan, secara tegas dan terukur. Sehingga, harapan kita semuanya bisa berjalan proporsional,” ucap Sigit.

BACA JUGA:   Kompolnas Turun ke Batam Melihat Langsung Kondisi Batam

Dalam penegakan hukum tersebut, Sigit menyatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu, guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.

“Kita berusaha, supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban, yang seharusnya bukan bagian dari KKB,” tutur Sigit.

Belanja Masalah

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, menyatakan, dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depan.

“Saya akan belanja masalah ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah, apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka mengambil kebijakan ke depan maupun perencanaan ke depan,” kata Yudo.

BACA JUGA:   PT Thiess Australia Ekspansi di Batam
Salam komando TNI-Polri siap mengawal pembangunan tanah Papua, Senin (9/1/2023).

Dengan begitu, Yudo menyampaikan, ke depan akan diambil kebijakan yang sesuai guna menyukseskan seluruh program atau kebijakan Pemerintah di Papua.

“Sehingga, kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua, sesuai kebijakan Pemerintah meningkatkan kesejahteraan,” jelas Yudo.

Oleh karenanya, Yudo kembali menegaskan, TNI dan Polri akan siap maksimal dan profesional mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua.

“Ini perlu dukungan TNI-Polri, untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dengan adanya daerah otonomi baru (DOB), kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok membantu percepatan pembangunan di daerah,” tutup Yudo. (rep1)